Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Sosiolog UI : Putusan MK Merupakan Momentum Konsolidasi Demokrasi

"Pada gilirannya, proses sengketa di MK kelak akan memperkokoh proses konsolidasi demokrasi di Indonesia," ujarnya

Sosiolog UI : Putusan MK Merupakan Momentum Konsolidasi Demokrasi
Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan sengketa pemilu presiden, Jumat (14/6/2019).

Dijadwalkan pada 28 Juni mendatang putusan MK mengenai perkara tersebut akan diambil sembilan Hakin Konstitusi.

Baca: Sidang PHPU Pilpres : Bukti Kecurangan Paslon 01 Dibacakan 02 Hingga Polemik Perbaikan Permohonan

Sosiolog Universitas Indonesia, Kastorius Sinaga menilai sidang MK menjadi katalisator penting untuk mengkanalisasi dan mereduksi konflik politik elit berbasis elektoral menjadi sengketa hukum pemilu semata.

Karena sempat spektrum penggunaan kekerasan lewat jargon “people power”, dengan pola gerakan “from voting to violence” (dari pemilu ke kekerasan) juga menandai dinamika politik Pilpres 2019 lewat kerusuhan 21-22 Mei 2019 di depan kantor Bawaslu.

Untungnya, berkat soliditas TNI-Polri, aksi kerusuhan yang hendak membajak dan merusak proses demokratisasi Pilpres 2019 dapat ditangani dengan baik dan cepat di atas koridor hukum.

Pascakerusuhan 21-22 Mei proses demokratisasi Indonesia kembali ke “jalur rel” yang sebenarnya lewat kanalisasi sengketa pemilu ke ranah hukum dan persidangan MK, lembaga yang menurut konstitusi kita menjadi tempat penyelesaian “electoral disputes”.

"Pada gilirannya, proses sengketa di MK kelak akan memperkokoh proses konsolidasi demokrasi di Indonesia," ujar mantan penasehat Kapolri ini kepada Tribunnews.com, Jumat (14/6/2019).

Artinya, dia menjelaskan, keputusan MK bersifat final dan mengikat.

"Siapapun yang hendak mengganggu dan menolak putusan MK lewat tekanan massa harus dipandang sebagai aksi destruktif dari kelompok “anti demokrasi” yang memang masih marak di Indonesia," ucapnya.

Baca: Dalami Hoaks Kasus Kivlan Zen Direkayasa, Direktorat Siber Kejar Kreator Hoaks-nya

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas