Tribun Otomotif
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Main Ambil Paksa Motor Korban yang Nunggak Cicilan Leasing, Polres Tangerang Ciduk Mata Elang

Tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana.

Main Ambil Paksa Motor Korban yang Nunggak Cicilan Leasing, Polres Tangerang Ciduk Mata Elang
HANDOUT
Mata elang hasil tangkapan polisi saat diwawancarai Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi main paksa debt collector motor atau yang biasa disebut mata elang sangat meresahkan masyarakat.

Mereka tak segan melakukan tindak kekerasan kepada calon korbannya. Melihat kondisi memprihatinkan ini Polresta Tangerang melalukan langkah antisipasi.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif memerintahkan jajarannya merazia tempat-tempat yang biasa dijadikan lokasi berkumpul mata elang untuk mengintai calon korbannya.

Perintah itu dikeluarkan setelah polisi menangkap seorang debt collector berinisial KSN alias Pepen (34) Senin (1/10) lalu.

“Merampas motor di jalanan tidak dapat dibenarkan, apalagi menggunakan intimidasi dan kekerasan,” kata Kombes Sabilul Alif.

Terkait kasus KSN, Kapolres menjelaskan, pada 29 Juli 2018, KSN bersama ketiga rekannya yakni BRM, KDR, dan GRB merampas motor milik Suandi (37).

Baca: Habitat Gajah Sumatera Makin Terancam oleh Aktivitas Tambang Batubara

Motor milik Suandi, kata Kapolres, dirampas di pinggir jalan di wilayah Kronjo. “Para pelaku mencegat korban dan memaksa merampas motor korban," ungkap Kombes Sabilul Alif.

Baca: Toyota All New Rush Mulai Dijual di Pasar Malaysia Oktober Ini

Salah satu pelaku bahkan mencekik leher korban sehingga korban menyerahkan sepeda motornya. "Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke kepolisian,” ujar polisi lulusan Akpol 1996 ini.

Kapolres mengatakan, persoalan kredit macet tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk merampas motor apalagi dengan kekerasan.

Hal itu, kata Kapolres, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

UU Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet.

Kapolres mengatakan, tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana.

Mekanisme proses eksekusi adalah pihak leasing harus memberikan surat peringatan 1 hingga 3 kepada debitur yang mengalami kredit macet setelah tiga bulan lamanya.

Setelah memberikan SP1 hingga SP3, lanjut Kapolres, kreditur melalui tenaga jasa penagihan berhak melakukan eksekusi kepada debitur dengan syarat membawa sertifikat fidusia dan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan.

"Yang terpenting tetap santun, beretika, dan tidak di jalan. Bila syarat hukum itu terpenuhi, pemegang kendaraan wajib menyerahkannya,” tuturnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Gridoto
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas