Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Rekomendasi Ombudsman RI Terhadap Pelaksanaan PPDB Tahun 2018

Pendirian sekolah baru itu harus dengan memperhatikan jumlah peserta didik dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Rekomendasi Ombudsman RI Terhadap Pelaksanaan PPDB Tahun 2018
TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Orang tua mendampingi anaknya mendaftar ke panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di SMK Al Falah, Jalan Cisitu Baru, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018). Calon siswa yang mendaftar ke sekolah swasta yang berada di kawasan Simpang Dago itu membludak hingga kuota 288 siswa sudah terpenuhi untuk empat jurusan, yaitu instalasi tenaga listrik, teknik pemeliharaan mekanik industri, teknik kendaraan ringan, dan rekayasa perangkat lunak. Pihak sekolah mengatakan, membludaknya pendaftar salah satu faktornya adalah diberlakukannya sistem zonasi pada PPDB sekolah negeri hingga banyak calon siswa yang tidak diterima. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI menyampaikan tindak lanjut dan saran kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait hasil pemantauan atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018.

Ombudsman RI meminta agar penerbitan Permendikbud RI tentang PPDB dapat dilakukan minimal empat bulan sebelum penyelenggaraan PPDB.

Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, pada Penyampaian Hasil Pemantauan Penyelenggaraan UN dan PPDB 2018 di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (26/7/2018) mengatakan, yang harus dilakukan Kemendikbud adalah bekerja sama dengan kepala daerah mendirikan sekolah negeri dalam satu kecamatan di seluruh Indonesia.

Pendirian sekolah baru itu harus dengan memperhatikan jumlah peserta didik dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Hal ini dilakukan agar persebaran sekolah negeri merata dan calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama melalui sistem zonasi," ujar Ahmad, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/7/2018).

Baca: KPU Dinilai Gampang Anulir Pengurus Partai yang Daftar Jadi Anggota DPD

Mengenai adanya kendala atau alasan teknis terkait pemerataan sekolah, Ahmad menyarankan perlunya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti seleksi di kecamatan lainnya dengan menggunakan sistem zonasi.

Kemendikbud bersama Kementerian Dalam Negeri juga diharapkan dapat memberikan sanksi kepada pemerintah daerah dan sekolah yang tidak menyelenggarakan PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan itu, kata dia, antara lain seperti tidak menerapkan sistem zonasi, menerima titipan di luar jalur penerimaan yang sudah ditentukan, penyalahgunaan SKTM, pungutan liar, dan sebagainya.

Ombudsman RI juga menyarankan kepada Kemendikbud agar melakukan perubahan nama sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia dengan tidak menggunakan nama negeri dan angka.

"Namun menggunakan nama pahlawan nasional atau pahlawan di wilayah sekolah itu berada. Dengan demikian, dapat menghilangkan pandangan terhadap sekolah favorit," jelasnya.

Ahmad juga menyampaikan agar Kemendikbud dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial dalam pendataan warga yang masuk kategori menengah ke bawah.

Data tersebut dapat digunakan sebagai cara penyelesaian penyalahgunaan SKTM ke depannya.

"Terakhir, Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud untuk membuat kanal pengaduan tingkat nasional tentang penyelenggaraan PPDB, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah setempat," ungkapnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas