Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Pilih Maruf Amin, Jokowi Diminta Letakkan Politik Negara ketimbang Strategi Politik Elektoral

Presiden harus diingatkan bahwa strategi politik elektoral harus diletakkan jauh di bawah politik kebangsaan dan politik negara

Pilih Maruf Amin, Jokowi Diminta Letakkan Politik Negara ketimbang Strategi Politik Elektoral
Tribunnews/JEPRIMA
Bakal Capres Joko Widodo dan Cawapres Maruf Amin bersiap melakukan tes kesehatan di RSPAD Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018). Tes kesehatan tersebut digelar sebagai syarat untuk mengikuti Pllpres pada 2019 mendatang. TRIBUNNEWS/JEPRIMA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terpilihnya Rais A'am PBNU KH Maruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Bakal Calon Presiden Petahana Joko Widodo di Pilpres 2019 menjadi catatan Setara Institute.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, dalam konteks praksis politik, pilihan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari strategi politik elektoral untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

"Dalam realitas objektif, Jokowi selama ini secara bertubi-tubi menjadi objek dari serangan politisasi identitas yang sengaja didesain dan dihembuskan oleh kelompok-kelompok lawan politiknya, menggunakan beberapa isu seperti anti Islam, anti ulama, anak PKI, dan pembela penista agama," ujar Bonar dalam keterangannya, Senin (13/8/2018).

Namun demikian, Bonar mengungkapkan, Presiden harus diingatkan bahwa strategi politik elektoral harus diletakkan jauh di bawah politik kebangsaan dan politik negara yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas keagamaan.

Melihat rekam jejak Ma’ruf Amin selama ini terutama selama menjabat pengurus dan Ketua MUI, Cawapres Jokowi tersebut cenderung memiliki pandangan keislaman konservatif, alih-alih progresif.

"Dalam perspektif kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), sebagai hak dasar yang dijamin UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, rekam jejak Ma’ruf Amin cenderung menunjukkan beban dan rintangan bagi pemenuhan hak-hak KBB dan pemajuan toleransi pada umumnya," kata Bonar.

Bonar mengatakan, beberapa fatwa MUI -Maruf Amin merupakan salah satu aktor kunci di dalamnya- problematik, mendorong meluasnya intoleransi, dan memberikan energi bagi pelanggaran hak-hak konstitusional minoritas oleh kelompok-kelompok intoleran dan vigilante.

"Antara lain, fatwa tentang tentang sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama (2005), fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah (2008), fatwa tentang muatan penistaan Alqur’an dan ulama dalam pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2016), dan lain sebagainya," kata Bonar.

Beberapa fatwa MUI, menurut Bonar, juga mendorong perluasan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups), seperti perempuan dan LGBT.

Selain itu, banyak pandangan MUI dan Ma’ruf Amin yang menunjukkan konservatisme dan menghalangi pemajuan dan pemenuhan hak konstitusional kelompok minoritas, seperti penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pasca keluarnya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 pada 7 November 2017 yang pada pokoknya memberikan rekognisi konstitusional atas kesetaraan hak para penghayat kepercayaan dengan pemeluk agama serta basis legal formal bagi pemenuhan hak mereka baik secara administratif maupun substantif.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas