Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Politikus Demokrat: Cabut Saja Iklan di Bioskop, Itu Kampanye Terselubung

"Kami meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk mencabut saja (iklan),"

Politikus Demokrat: Cabut Saja Iklan di Bioskop, Itu Kampanye Terselubung
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, di Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat meminta agar iklan capaian pemerintahan Jokowi di bioskop segera dicabut.

Partai berlambang bintang mercy tersebut menyebut iklan capaian pemerintah masuk kategori kampanye terselubung.

Baca: Tak Hanya Perkara Century, MAKI Gugat Kasus BLBI

"Kami meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk mencabut saja (iklan), lalu dipindahkan ke ruang informasi publik, bisa pindahkan iklan ke media, bayar televisi jangan di bioskop," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Ferdinand beralasan ruang bioksop merupakan ruang privat yang menyajikan hiburan apalagi orang yang datang membayar untuk menonton film.

Baca: Roy Suryo Didesak Massa Bertopeng Segera Kembalikan Aset Negara

"Menonton mencari hiburan dipotong kinerja pemerintah tidak ada tujuan masyarakat (datang) untuk menonton iklan itu," ujarnya.

Sehingga, Partai Demokat menyimpulkan iklan pencapaian kinerja Jokowi termasuk dalam kampanye terselubung, apalagi disiarkan saat masa politik seperti ini.

Baca: SBY Ultimatum Roy Suryo Selesaikan Persoalan Barang Milik Negara Dalam Waktu 7 Hari

"Ya jelas kami simpulkan itu kampanye terselubung. Tidak etis ya apalagi saat sangat politis memasuki kampanye pilpres," tutur Ferdinand.

Sebenarnya, kata Ferdinand, sah-sah saja jika pemerintah mengiklan kinerja pemerintahan.

Namun, akan lebih baik jika dipindahkan ke ruang publik.

"Menurut kami sah-sah saja Kominfo menyebarkan kinerja oemrintah tetapi yang menjadi tidak baik ketika informasi itu ada menjelang pemilu," jelasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas