Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Alasan Sentra Gakumdu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memutuskan menghentikan pengusutan laporan iklan kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Alasan Sentra Gakumdu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Jokowi-Ma'ruf
Tribunnews/JEPRIMA
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memutuskan menghentikan pengusutan laporan iklan kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di harian Media Indonesia.

Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Djuhandani, mengatakan penghentian penanganan laporan, karena unsur pelanggaran tidak terpenuhi sebagaimana diatur di Pasal 492 dan Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca: Seorang Pria di Tiongkok Sadar dari Koma Setelah Dirawat Ibunya Selama 12 Tahun

Untuk menentukan suatu tindak pidana, kata dia, penyidik berpedoman kepada aturan hukum.

Namun, sampai saat ini, pihak KPU RI, selaku penyelenggara pemilu belum mempunyai jadwal kampanye di media massa.

"Dalam pemeriksaan dari KPU menyatakan akan, artinya akan ini nanti akan diterbitkan jadwal kampanye termasuk jadwal kampanye melalui media elektronik maupun media cetak," ujar Djuhandani dalam sesi jumpa pers di kantor Bawaslu RI, Rabu (7/11/2018).

Sehingga, kata dia, penyidik menyatakan unsur pelanggaran pemilu tak terpenuhi.

Baca: Keponakan Prabowo Subianto Mengaku Tidak Punya Ambisi Menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

Adapun, pihaknya sudah mendiskusikan laporan itu di forum Sentra Gakkumdu bersama dengan Kejaksaan dan Bawaslu sebelum mengeluarkan rekomendasi.

Dia menegaskan, apabila sejak awal laporan ini tidak memenuhi unsur sebagai dasar menindaklanjuti, maka penyelidikan lebih lanjut tidak bisa dilakukan.

"Itu yang menjadi kesimpulan, terutama kami penyidik mengapa tidak dipenuhi unsur dalam pasal ini. Artinya dalam penerapan pasal ini belum bisa dipenuhi dan kami merekomendasikan untuk perkara ini dihentikan," kata dia.

Baca: Kubu Prabowo Kembali Pertanyakan Kebijakan Impor Pemerintah

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas