Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Posisi Yusril Jadi Pengacara HTI Bisa Lemahkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Hendri Satrio menilai posisi Yusril sebagai pengacara HTI, bisa akan menjadi titik lemah bagi pasangan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.

Posisi Yusril Jadi Pengacara HTI Bisa Lemahkan Jokowi-Ma'ruf Amin
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Yusril Ihza Mahendra, saat diambil sumpahnya sebagai advokat di Pengadilan Tinggi DKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). Yusril merupakan satu diantara 731 orang yang diajukan Perhimpunan Advokat Indonesia pimpinan Fauzi Hasibuan sebagai advokat. Yusril mengaku konsisten barada di Peradi Pimpinan Fauzi Hasibuan. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio melihat ada sisi lemah dari bergabungnya Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan 01, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Hendri Satrio menilai posisi Yusril sebagai pengacara HTI, bisa akan menjadi titik lemah bagi pasangan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal itu diingatkan Hendri Satrio tatkala menanggapi bergabungnya Yusril menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Karena kan Yusril selama ini dikenal sebagai pengacara HTI. Menempati posisi yang berseberangan juga dengan pemerintahan," ujar Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini, kepada Tribunnews.com, Rabu (7/11/2018).

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi telah memutuskan mencabut status badan hukum HTI oleh Kementerian Hukum dan HAM pada juli 2018 lalu.

Meskipun demikian, Hendri Satrio menilai, secara umum bergabungnya Yusril akan semakin memperkuat kubu Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Karena Yusril juga memiliki massa yang tidak sedikit juga. Apalagi, Yusril merupakan ketua umum partai Bulan Bintang (PBB).

"Walaupun dibilang secara profesional, yang jelas ini sangat menguntungkan Jokowi-Ma'ruf Amin," jelasnya.

Baca: KPK Sebut Neneng Sudah Kembalikan Harta Korupsi Sejumlah Rp 3 Miliar

Hal senada juga diingatkan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferdinand Hutahaean.

Menurut Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini, secara politik atau elektabilitas, Jokowi bisa saja malah ditinggalkan oleh pemilih minoritas.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas