Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Kasus Iklan Jokowi-Ma'ruf Dihentikan, Ini Suara Kubu Prabowo

Ahmad Muzani angkat bicara terkait kasus iklan Jokowi-Ma'ruf di media massa yang dihentikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kasus Iklan Jokowi-Ma'ruf Dihentikan, Ini Suara Kubu Prabowo
Tribunnews/JEPRIMA
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan) bersama Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso (kiri) yang tergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi berjalan keluar seusai melakukan pertemuan tertutup dengan komisioner KPU di Kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Pertemuan tersebut membahas tentang kondisi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2019. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Muzani angkat bicara terkait kasus iklan Jokowi-Ma'ruf di media massa yang dihentikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Ia mengatakan hukum itu paling enak dipidatokan kepada orang lain namun sulit diterapkan kepada diri sendiri.

"Kadang-kadang hukum itu memang paling enak dipidatokan untuk orang lain tapi kemudian ketika hukum itu harus diperlakukan untuk diri kita lingkungan kita kemudian menjadi seperti tidak berdaya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (8/11/2018).

Muzani mengatakan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengusut pelanggaran Pemilu, jelas menyebutkan bahwa iklan tersebut pelanggaran.

Namun lembaga lain yakni sentra Gakumdu yang di dalamnya terdapat Kepolisian dan Kejaksaan menyatakan bukan pelanggaran. Muzani paham putusan tersebut karena ia menilai sentra Gakumdu berada di bawah presiden.

Baca: Kubu Jokowi Bersyukur Laporan Iklan Rekening Dana Kampanye Jokowi-Maruf Tidak Dilanjutkan

"Tetapi kalau kemudian ada lembaga terkait dalam hal ini kepolisian dan kejaksan tidak memenuhi unsur saya tidak tahu apalagi yang harus dijelaskan. Bawaslu adalah lembaga independen kepolisian dan kejaksaan lembaga hukum yang ada di bawah presiden," pungkasnya.

Menurut Bawaslu, iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10/2018) merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 23 tahun 2018.

KPU menyebut tindakan iklan di media massa sebelum 24 Maret-13 April tidak boleh dilakukan.

Sementara berdasarkan penyelidikan kepolisian dan kejaksaan iklan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu. Pasalnya, KPU belum mengeluarkan ketetapan mengenai jadwal iklan kampanye di media massa.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas