Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

KPU RI Imbau Kepala Daerah Hati-hati Tunjukkan Dukungan Politiknya

KPU RI imbau kepada para kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menunjukkan dukungan politiknya terhadap salah satu kontestan pemilu

KPU RI Imbau Kepala Daerah Hati-hati Tunjukkan Dukungan Politiknya
Danang Triatmojo
Komisioner KPU bidang Hukum, Hasyim Ashari di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU RI imbau kepada para kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menunjukkan dukungan politiknya terhadap salah satu kontestan pemilu, baik itu Pileg maupun Pilpres.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari meminta para kepala daerah untuk lebih membaca dan memahami aturan yang sudah berlaku.

"Harus hati-hati lah dan banyak baca aturan ya, aturan ada kan untuk ditaati," kata Hasyim di Kantor KPU RI,l Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca: BPN Minta Bawaslu Tindaklanjuti Sumbangan Dana Kampanye Capres Jika Tidak Transparan

Dalam Pasal 281, menyebutkan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, pejabat negara juga dilarang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

Sebab bila terbukti, yang bersangkutan bakal diancam dengan kurungan penjara paling lama tiga tahun dan dendam paling banyak Rp 36 juta.

Ancaman itu tertuang dalam pasal 282 juncto pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kepala daerah merupakan jabatan strategis dan politis, serta banyak diisi oleh para kader partai politik. Untuk itu, mereka dituntut menghadirkan sikap yang tak memihak salah satu paslon khususnya ketika pesta demokrasi sedang berjalan.

Namun, menanggapi beberapa kepala daerah yang menunjukkan sikap politiknya dengan mendeklarasikan dukungan atau sekedar gestur tubuh, Hasyim meminta para kepala daerah tersebut untuk mengambil cuti terlebih dulu bila melakukannya di hari kerja.

"Bisa dianggap kampanye bisa engga. Kalau dilakukan hari kerja ya pas ngacung itu harus cuti dulu. Mau dukung ini itu, harus cuti dulu karena masuk kampanye. Kalau di luar hari kerja ya nggak usah cuti, melanggar nggak? Nggak kalau di luar hari kerja," pungkas Hasyim.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas