Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

BPN Jelaskan Kartu Sakti Jokowi Dilawan KTP Elektronik Sandiaga

Menurut Yandri apa yang dilakukan Sandiaga Uno itu sesuai dengan Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang kependudukan.

BPN Jelaskan Kartu Sakti Jokowi Dilawan KTP Elektronik Sandiaga
Caputre Youtube Kompas TV
Sandiaga Uno dan Maruf Amin di debat ketiga 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Yandri Susanto menjelaskan kenapa Sandiaga Uno mengeluarkan KTP elektronik di lokasi debat saat ditanya mengenai tiga kartu sakti Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Yandri apa yang dilakukan Sandiaga Uno itu sesuai dengan Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang kependudukan.

"Kemudian disusun dengan undang-undang pilkada dan UU pemilu itu memang kalau kita resapi dan kita hayati, makna dari undang-undang itu memerintahkan kepada penyelenggara pemerintahan ini untuk hanya satu data kependudukan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (18/3/2019).

Menurut politikus PAN itu apa yang disampaikan Sandiaga Uno semalam merupakan senjata pamungkas untuk melawan program Kartu Jokowi-Maruf. Masyarakat tidak perlu memiliki banyak kartu, apabila bisa dilakukan dengan satu kartu saja.

"Oleh karena itu data kedudukan data apapun dari situ bisa digunakan, untuk perbankan untuk orang miskin, untuk menyalurkan bantuan, jadi apa yang disampaikan bang sandi tadi malam sebagai pemungkas, jadi nggak perlu orang di dompet itu kartunya bertumpuk-tumpuk, Dan itu tidak efektif dan efisien," katanya.

Baca: Dicecar Bawaslu, Fadli Zon Sebut Datang Sebagai Wakil Rakyat di Malam Munajat 212

Lagian menurut Yandri banyak program Kartu malah akan memakan biaya. Sehingga sangat tepat bila berbagai program sosial pemerintah menggunakan basis KTP elektronik.

"Bayangkan satu kartu berapa sih biaya cetak nya? kemudian kalau rusak mau dicetak lagi? ya kan nah jadi data yang diakui oleh semua pihak bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan datanya bisa dipertanggungjawabkan, kedudukan orang bisa diketahui, pendidikan yang bisa diketahui ya semuanya ada informasi di e-ktp," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas