Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

BPN Berharap Sidang Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dengan Kelas Negarawan

Hidayat Nur Wahid berharap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) benar-benar menangani sengketa hasil Pilpres 2019 secara objektif dan independen.

BPN Berharap Sidang Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dengan Kelas Negarawan
MPR RI
Hidayat Nur Wahid. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid berharap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) benar-benar menangani sengketa hasil Pilpres 2019 secara objektif dan independen.

Apalagi Prabowo-Sandi telah mengeluarkan imbauan agar para pendukungnya tidak menghadiri sidang perdana gugatan Pemilu Presiden.

Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada hakim MK dalam menangani perkara.

"Untuk betul-betul membuktikan bahwa MK itu kan satu-satunya lembaga dipersyaratkan keanggotaannya adalah negarawan. Jadi biar jadi lembaga negarawan yang betul-betul bisa menegakkan hukum yang adil yang benar mengoreksi kecurangan, mengoreksi ketidakadilan supaya MK bisa menyelamatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan Pemilu supaya hasil pemilu baik itu Pileg maupun Pilpres betul-betul legitimate dan dipercaya rakyat," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (13/6/2019).

Baca: Kominfo: Pembatasan Media Sosial Situasional

Baca: BREAKING NEWS - Polda Kalbar Bongkar Sindikat Kawin Kontrak di Pontianak

Baca: Momen Mengharukan Bersama Mendiang Ayahanda Dewi Perssik Akhirnya Diunggah Sang Penyanyi

Menurut Hidayat kepercayaan Prabowo tersebut sebaiknya dimanfaatkan dengan baik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus sengketa hasil Pemilihan Umum.

Semua hakim MK memiliki komitmen yang sama seperti Ketua MK Anwar Usman yang mengatakan taat Pada konstitusi dan takut kepada Allah.

"Sebaiknya itu tidak hanya dimiliki oleh Ketua MK tapi semua hakim MK harus memiliki sikap politik yang sama," katanya.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu juga berharap bahwa sidang gugatan Pilpres berlangsung dengan negarawan.

Artinya sidang benar benar menguji fakta dan data.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas