Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

TKN: Jabatan Ma'ruf Amin di Dua Bank Syariah Tidak Bisa Digugat ke MK

menurut Arsul, jabatan Ma'ruf sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, tidaklah masalah.

TKN: Jabatan Ma'ruf Amin di Dua Bank Syariah Tidak Bisa Digugat ke MK
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Anggota Komisi III DPR fraksi PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perbaikan berkas gugatan sengketa Pemilu Presiden, tim hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan jabatan Cawapres Ma'ruf Amin di dua bank syariah.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani hal itu tidak bisa dimasukkan ke dalam gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena MK hanya mengadili sengketa hasil Pemilu Presiden, bukan sengketa proses.

"Karena itu juga sekali lagi harusnya masuk dalam ranah sengketa proses yang ada adalah di Bawaslu atau kalau itu misalnya masuk ke ranah administratif yang lain kemudian setelah dari Bawaslu bisa dibawa ke PTUN, tapi tidak di MK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Apalagi menurut Arsul, jabatan Ma'ruf sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, tidaklah masalah.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)

Berdasarkan UU nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, disebutkan bahwa pemegang saham Bank Mandiri Syariah dan BNI syariah bukanlah negara melainkan perusahaan bank itu sendiri.

"Karena apa, karena bank syariah mandiri dan bank BNI syariah itu bukan BUMN, berdasarkan pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU BUMN UU nomor 19 tahun 2003," katanya.

Jabatan Ma'ruf sebagai dewan penasihat, menurut Arsul tidak seperti dewan komisaris. Dewan penasihat tidak mengambil tindakan, hanya memberikan nasihat saja.

"Dan satu lagi itu yang namanya dewan penasihat itu adalah kepanjangan tangan dari dewan syariah nasional MUI. Itu semua ada aturan yang nanti pada saatnya akan kami beberkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, menilai pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, seharusnya didiskualifikasi sebagai pasangan capres-cawapres.

Menurut dia, cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat formil karena masih tercatat memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, yang dikategorikan kubu Prabowo-Sandi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas