Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Bambang Usap Hidung Ketika Bacakan Pendahuluan Permohonan Sengketa Pilpres

Kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto kemudian membacakannya di atas mimbar, setelah Ketua Majelis Hakim mengizinkannya.

Bambang Usap Hidung Ketika Bacakan Pendahuluan Permohonan Sengketa Pilpres
TRIBUNNEWS.COM/GITA I
Kuasa hukum paslon Presiden dan Wakil Presiden 02, Bambang Widjojanto 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 dibuka pukul 09.00 WIB di ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Jumat (14/6/2019), Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka persidangan dan meminta para pihak yakni memperkenalkan dirinya masing.

Sejumlah pihak yang bersengketa dan hadir dalam ruang sidang antara lain tim kuasa hukum pihak pemohon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pihak termohon dan tim kuasa hukumnya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait yakni tim kuasa hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, dan pihak pemberi keterangan yakni perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah memperkenalkan diri dan timnya masing-masing, Ketua Majelis Hakim kemudian meminta pihak pemohon untuk membacakan permohonannya berdasarkan dokumen yang dikirim pihak pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019).

Kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto kemudian membacakannya di atas mimbar, setelah Ketua Majelis Hakim mengizinkannya.

Bambang mengatakan hanya akan membacakan pokok-pokok penting permohonannya.

Di bagian pendahuluan permohonannya, Bambang membukanya dengan sub judul Indonesia Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam berkas permohonan yang dapat diunduh di laman resmi Mahkamah Konstitusi.

"Negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (the founding fathers) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan Negara hukum (rechtstaat, constitutionalism). Salah satu prasyaratnya diselenggarakannya Pemillhan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil," kata Bambang di ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Jumat (14/6/2019.

Di bagian selanjutnya, Bambang kemudian menjelaskan konteks Pemilu 1955 di Indonesia yang dinilainya senantiasa dijadikan referensi sebagai suatu pemilu yang paling demokratis di Indonesia.

Hal itu menurutnya, karena saat itu daulat rakyat dimuliakan dan adanya kesadaran yang tinggi untuk berkompetisi secara sehat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas