Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Permasalahkan Status Maruf Amin di BUMN

Pihak pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden (pilpres) agar membacakan pokok-pokok permohonan.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Permasalahkan Status Maruf Amin di BUMN
Tribunnews.com/Glery
Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menempatkan satu unit layar lebar di luar ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Konstitusi, Anwar Usman, meminta pihak pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden (pilpres) agar membacakan pokok-pokok permohonan.

"Baik, kami langsung ke pemohon. Silakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. (Permohonan,-red) Kami sudah baca dan kami sudah teliti," kata pria yang menjabat sebagai ketua umum Mahkamah Konstitusi (MK) di ruang sidang pleno lantai 2, Gedung MK, Jumat (14/6/2019).

Menurut dia, permohonan dibacakan berdasarkan pada pengajuan permohonan pada 24 Mei 2019.

"Permohonan yang disampaikan bertitik tolak dari permohonan tanggal 24 Mei. Silahkan pokok-pokoknya saja," kata dia.

Setelah itu, ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto membacakan permohonan. Dia bergantian dengan anggota tim hukum lainnya membacakan pokok permohonan tersebut.

Pada awal pembacaan pokok permohonan, BW, sapaan Bambang Widjojanto, mengungkapkan mengenai status calon wakil presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin, yang terdaftar sebagai pejabat dua bang yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal, untuk temuan itu baru disampaikan kepada pihak MK oleh tim hukum Prabowo-Sandi pada Senin (10/6/2019).

Hal itu tercantum dari berkas tanda terima tambahan berkas pemohon bernomor (1/P-PRES/PAN.MK/06/2019 tertanggal Senin 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB.

Baca: KPU Akan Ajukan Keberatan Bila Permohonan Perbaikan Kubu BPN Diterima MK

Dalam berkas tersebut tercantum dua poin yakni perbaikan berkas permohonan satu rangkap dan daftar alat bukti satu rangkap. Dalam keterangannya, alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas