Tribunnews.com

Aksi Mogok Karyawan Thiess Sangatta Berlanjut

Senin, 12 Desember 2011 22:18 WIB

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kolish Chered

TRIBUNNEWS.COM,SANGATTA - Aksi mogok kerja karyawan PT Thiess di Sangatta kini memasuki hari ke 32. Sejak memulai aksi 10 November lalu, para karyawan tetap bersikukuh menuntut perundingan kembali Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang beberapa kali mengalami deadlock dalam proses perundingan.

Sejak Sabtu (10/12/2011) lalu, para karyawan memilih menginap di gedung DPRD Kutim yang mereka anggap sebagai "rumah rakyat". Mereka berharap DPRD bisa memfasilitasi untuk mencari jalan keluar yang benar-benar solutif atas permasalahan krusial yang terjadi. Terutama memanggil management pusat Thiess.

Salah satu anggota tim perunding serikat pekerja Thiess, yang dikenal dengan tim 13, Maxi, Senin (12/12/2011), menjelaskan secara gamblang seluk beluk aksi mereka.

Kekecewaan karyawan bermula dari penilaian bahwa manajemen perusahaan telah mengulur-ngulur waktu perundingan PKB.

"Masa berlaku PKB berakhir pada 5 Oktober 2011. Sebelum berakhirnya PKB, dilaksanakan perundingan antara pihak manajemen perusahaan dengan perwakilan dua serikat pekerja di lingkungan Thiess yang dinamakan tim 13," kata Maxi.

Sebelum masuk pada substansi pasal per pasal PKB, sudah terjadi deadlock dalam pembahasan tata tertib perundingan pada tanggal 24 September 2011. Khususnya dalam pembahasan masalah tempat dan masa perundingan.

Pihak perusahaan meminta pembahasan dilakukan di Balikpapan atau Tanjung Bara. Sedangkan serikat meminta dilaksanakan di salah satu hotel di Sangatta. Pembahasan pun berlarut hingga akhirnya deadlock.

"Pada perkembangannya, kami bersedia untuk melaksanakan perundingan di Bontang. Namun manajemen meminta dilaksanakan di Jakarta. Hingga akhirnya kami menawarkan agar dilaksanakan di Samarinda," katanya.

Tak hanya tempat, permasalahan waktu juga menjadi persoalan krusial. Hal ini karena terus terjadi molornya jadwal pelaksanaan perundingan. Karena persoalan ini, karyawan menilai manajemen sudah mengulur-ngulur waktu perundingan.

Persoalan lain, pihak karyawan masih berharap, walaupun perundingan berlarut-larut, PKB bisa diberlakukan surut per 5 Oktober 2011. Namun manajemen perusahaan tidak bersedia dan memilih mulai memberlakukan sesuai tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak. Pada masalah ini kembali terjadi perbedaan pandangan yang tajam.

"Akhirnya, karena kami menilai gagal perundingan, kami mengajukan surat permberitahuan mogok kerja pada tanggal 10 November. Surat tersebut disampaikan pada pihak-pihak terkait pada tanggal 2 November. Termasuk project manager, Kapolres, juga Disnakertrans Kutim," katanya.

Karena tidak ada tanda-tanda perbaikan, maka seluruh karyawan melakukan mogok kerja. "Bahkan selama hampir dua minggu kami melakukan mogok total," katanya. Ia mengatakan, saat ini, yaitu hari ke 32 mogok kerja, karyawan yang melakukan aksi berjumlah sekitar 1.800 orang.

"Kami menuntut agar dilakukan perundingan kembali untuk membahas PKB. Kami juga meminta dilakukan pembatalan PHK atas 6 orang yang terlibat aktif dalam aksi mogok kerja," kata Maxi. Plus dilakukan reposisi pada beberapa orang di level management yang dinilai membuat kebijakan yang merugikan karyawan.

Pihaknya kini berharap DPRD Kutim bisa memanggil management pusat Thiess. "Kami yakin management pusat belum mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Karena itu kami berharap DPRD bisa menghadirkan management pusat Thiess," katanya.

0 Komentar

Silahkan login untuk memberikan komentar
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved