Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilgub Jawa Barat

Keputusan NasDem Pinang Ridwan Kamil Jadi Cagub Jawa Barat Dapat Apresiasi

Tiga kesepakatan yang dibuat antara Ridwan Kamil dengan Surya Paloh juga sangat rasional

Keputusan NasDem Pinang Ridwan Kamil Jadi Cagub Jawa Barat Dapat Apresiasi
Repro/Kompas TV
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Langkah Partai NasDem yang mendeklarasikan Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jawa Barat dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2018 mendapat apresiasi.

Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mengatakan, keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sangat realistis.

"Secara pribadi saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang di putuskan oleh Surya Paloh untuk meminang Ridwan Kamil menjadikan kandidat calon Gubernur Jawa Barat," kata Abdul Rachman saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/3/2017).

Menurutnya, tiga kesepakatan yang dibuat antara Ridwan Kamil dengan Surya Paloh juga sangat rasional. Pemikiran itu seharusnya juga bisa diikuti oleh pimpinan partai politik lainnya.

"Tiga kesepakatan bersama Ridwa Kamil yang isinya sangat rasional ketika berbicara pada tatanan politik. Saya sangat salut dan bangga kepada Surya Paloh secara pribadi. Beliau ini berpikir yang realistis dan negarawan, semoga partai lain bisa mengikuti sebuah pemikiran apa yang telah dilakukan oleh Surya Paloh," katanya.

Pengamat hukum dari Universitas Muslim Indonesia ini mengatakan, komitmen yang dilakukan Partai NasDem diyakini mampu membuka kesempatan bagi calon pemimpin yang mumpuni, tapi bukan seorang kader partai.

"Kedepan pemimpin itu tidak lagi di intervensi oleh partai pengusung maupun pendukung, agar pemerintahan berjalan dengan baik, dan pemimpin merupakan milik semua warga yang dipimpinnya," kata Abdul.

"Walaupun kedepan kader partai yang akan di usung oleh partai mana pun, ketika iya terpilih seharusnya dia menjadi milik publik, bukan milik partai pengusung mau pun pendukung," tambahnya.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas