Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Walhi Nilai Pemerintah Aceh Tidak Mau Berantas Penambang Ilegal

Mereka tersebar di enam kabupaten, meliputi Pidie, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya.

Walhi Nilai Pemerintah Aceh Tidak Mau Berantas Penambang Ilegal
Kegiatan penambangan ilegal

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Muhammad Nur menyebutkan, jumlah penambang emas pada pertambangan ilegal di Aceh saat ini kurang lebih 20.000 orang.

Mereka tersebar di enam kabupaten, meliputi Pidie, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya.

Angka itu berdasarkan pemantauan pihak Walhi Aceh di lokasi-lokasi tambang.

“Ini bukanlah angka yang sedikit. Mereka tersebar di enam kabupaten. Artinya, sumber daya manusia di lokasi-lokasi yang potensial emas ini akan bergerak untuk mencari sumber ekonomi yang cepat menghasilkan dan praktis. Itu sebab, mereka terus bertahan di lokasi-lokasi tambang” kata M Nur saat menjadi narasumber tamu via telepon dalam program cakrawala membahas editorial (Salam) Serambi Indonesia di Radio Serambi FM, Kamis, (12/10) .

Talkshow itu mengangkat topik berjudul `Tak Mudah Tertibkan Penambangan Ilegal’. Sebagai narasumber internal adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, sedangkan host-nya, Nico Firza.

Baca: Langkah Penambang yang Tinggalkan Merkuri Diapresiasi

Menurut M Nur, bukan persoalan mudah tidaknya menertibkan penambangan ilegal, tapi justru pemerintah yang tidak mau.

Ia juga mempertanyakan, apa yang menjadi alat ukur untuk mengatakan adalah mudah ataupun sulit menertibkan penambangan ilegal di provinsi ini.

“Kalau alat ukurnya sulit, berarti banyak yang main di sana. Sedangkan apabila alat ukurnya mudah, maka diperlukan regulasi yang merapikan tata kelolala. Jadi, ini bukan soal sulit atau mudah, tapi soal enggak mau,” kata M Nur lagi.

Ia menyampaikan alasan mengapa pemerintah tak mau menertibkan penambangan ilegal.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas