Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Serapan APBD Masih 51 Persen, Ini yang Dilakukan Irianto Lambrie

Salah satu penyebab masih rendahnya serapan anggaran karena sejumlah dokumen administrasi belum tuntas

Serapan APBD Masih 51 Persen, Ini yang Dilakukan Irianto Lambrie
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta kepala organisasi perangkat daerah menggenjot serapan anggaran.

Gubernur Irianto Lambrie mencatat, serapan anggaran pemprov baru berkisar 51,33 persen.

"Saya minta serapan anggaran ini digenjot, dikonsolidasikan dengan baik. Waktu efektif kita kurang dari dua bulan," sebut Irianto Lambrie, Jumat (9/11/2018).

Dari postur APBD 2018 sebesar Rp 3,1 triliun, realisasikan keuangan kurang lebih Rp 1,4 triliun. Realisasi fisik sebanyak 56,35 persen.

Irianto mengungkapkan, salah satu penyebab masih rendahnya serapan anggaran karena sejumlah dokumen administrasi belum tuntas.

Misal beberapa rencana pengadaan lahan belum dapat dituntaskan karena administrasi belum tuntas.

Kegiatan lain yang belum bisa diserap ialah pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 340 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit tipe B.

"Belum bisa dicairkan tahun ini. Tapi soal ini sekarang sudah klir. Mudah-mudahan pertengahan bulan ini sudah kita lakukan penandatanganan perjanjian kredit. Setelah itu, dapat secepatnya dilakukan lelang,” sebutnya.

Irianto meminta OPD tetap menggenjot realisasi keuangan dan fisik program-program yang dilaksanakan. Sebab jika realisasi tetap rendah, dikhawatirkan mempengaruhi penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kurang dari dua bulan ini saya harap dimaksimalkan betul," ujarnya.

Ia menegaskan, OPD atau Biro yang sampai akhir tahun nanti realisasi dan serapan anggarannya masih rendah, akan diberi teguran bahkan sanksi

“Ini juga berkaitan dengan kinerja. Kalau lambat, berarti kinerjanya lambat. Tentu akan menjadi evaluasi kita,” sebutnya. (Wil)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Kaltim
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas