Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Saksi Kasus Korupsi Hibah Sebut Sekda Tasikmalaya Intervensi Penyaluran Dana Hibah

Iwan mengaku diintervensi Abdulkodir untuk mempercepat proses verifikasi 21 proposal, baik secara lisan maupun melalui telepon

Saksi Kasus Korupsi Hibah Sebut Sekda Tasikmalaya Intervensi Penyaluran Dana Hibah
TRIBUN JABAR /GANI KURNIAWAN
Terdakwa Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan kerangan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya 2017 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (7/1/2019). Sidang tersebut juga dihadiri tujuh terdakwa lainya dengan agenda mendengarkan keterangan delapan orang saksi. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Dua pejabat Pemkab Tasikmalaya, Kepala Kesbangpol Iwan Ridwan dan Tatang Somantri selaku staf Bagian Kesra Setda Pemkab Tasikmalaya mengaku teledor dalam mencairkan dana hibah untuk 21 yayasan penerima hibah di Kabupaten Tasikmalaya.

Saat jadi saksi di persidangan kasus korupsi dana hibah yang merugikan negara Rp 3,9 miliar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/1), Iwan mengaku diintervensi Abdulkodir untuk mempercepat proses verifikasi 21 proposal, baik secara lisan maupun melalui telepon.

"Saya ditelepon pak Sekda, katanya ada proposal yang harus segera diselesaikan. Pak Sekda selalu menanyakan dan meminta mempercepat pengurusan pencairan hibah," ujar Iwan dalam kesaksiannya.

Bersamaan dengan perintah itu, terdakwa Alam Rahadian dan Eka menindaklanjuti perintah Abdulkodir dengan mendatangi kantornya untuk mengurus 10 proposal.

‎"Alam dan Eka meminta saya untuk mempercepat proses permohonan hibah untuk 21 yayasan. Saya berpikiran bahwa proposal yang dibawa dialah yang harus segera diselesaikan," ujarnya.

Ia mengatakan, intervensi dari Abdulkodir membuat verifikasi terhadap 10 yayasan pengaju proposal dilakukan tidak sebagaimana mestinya.

Baca: 7 Kuliner Malam di Bandung dengan Harga Terjangkau, Jangan Lupa Santap Hangatnya Ronde Alkateri

"Misalnya harus ada SK Kemenkumham, kenyataannya tidak ada, terus ada proposal dua kali, dua duanya lolos padahal penerima hibah tidak boleh lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Lalu kami akui tidak mengecek dan bertemu dengan orang yang mengajukan proposal yang nantinya menjadi penerima hibah," ujar Iwan

Jaksa Kejati Jabar, Isnan lalu menanyakan soal verifikasi penerima bantuan dana hibah. ‎"Masa proposal yang tidak ada SK Kemenkumham-nya diloloskan, yang bener aja," ujarnya. Namun, Iwan tidak menjawab.

Saksi lainnya yang dihadirkan yakni Tatang Somantri selaku staf Bagian Kesra Sekretariat Daerah Pemkab Tasikmalaya. ‎Menurutnya ada 1400 proposal yang masuk pada 2017. Dari ribuan proposal itu diverifikasi oleh Tatang dan juga staf lainnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Jabar
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas