Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Bima Arya Dipanggil Bawaslu, KPU Ingatkan Kepala Daerah Tak Sembarangan Acungkan Simbol Politik

Bima Arya dipanggil Bawaslu terkait pose satu jari, KPU ingatkan kepala daerah tak sembarangan acungkan simbol politik.

Bima Arya Dipanggil Bawaslu, KPU Ingatkan Kepala Daerah Tak Sembarangan Acungkan Simbol Politik
Danang Triatmojo
Bima Arya dipanggil Bawaslu terkait pose satu jari, KPU ingatkan kepala daerah tak sembarangan acungkan simbol politik. 

Terkait hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari ingatkan kepala daerah untuk tak sembarangan mengacungkan simbol politik.

Hasyim Asy'ari juga mengingatkan kepala daerah untuk memahami aturan kampanye Pemilu 2019.

Jika kepala daerah berencana melakukan kampanye, mereka wajib mengambil cuti.

Jika kepala daerah didapati menunjukan gestur satu atau dua jari tanpa izin cuti kampanye, maka ia bisa diduga melakukan pelanggaran pemilu.

"Bisa dianggap kampanye bisa enggak. (Kampanye) kalau dilakukan di hari kerja ya pas acung itu harus cuti dulu," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019), mengutip Kompas.com.

Aturan mengenai kampanye pejabat daerah tertuang dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca: KPU RI Imbau Kepala Daerah Hati-hati Tunjukkan Dukungan Politiknya

Pasal itu menyebutkan, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.

Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat juga menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap aturan-aturan itu, Hasyim meminta kepala daerah untuk memahaminya.

"Harus ingat dan banyak baca aturan ya, aturan ada kan untuk ditaati," kata dia.

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fitriana Andriyani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas