Tribun Techno
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version
Home »

Techno

»

Apps

Grab, Uber, dan Go-Jek Angkat Suara Soal Aturan Taksi Online

Gara-gara revisi ini, tiga penyedia layanan taksi online yakni Go-Jek (Go-Car), Uber, dan Grab (Grab Car), sepakat mengeluarkan pernyataan bersama

Grab, Uber, dan Go-Jek Angkat Suara Soal Aturan Taksi Online
Tribunnews/JEPRIMA
Aktris dan presenter Jessica Iskandar saat ditemui pada acara peluncuran GrabShare di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017). Jessica Iskandar mengatakan dirinya kini harus lebih bijaksana dalam berkomentar.Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberlakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 tahun 2016 pada 1 April mendatang.

Revisi tersebut bertujuan untuk memberi payung hukum serta aturan untuk operasional layanan taksi online atau transportasi roda empat (mobil) berbasis aplikasi.

Meski akan diberlakukan, revisi Permenhub tersebut ternyata masih terdapat kontroversi. Terutama adalah adanya poin aturan baru yang dianggap mempersulit beroperasinya layanan transportasi berbasis aplikasi.

Gara-gara revisi ini, tiga perusahaan besar penyedia layanan taksi online di Indonesia, yakni Go-Jek (Go-Car), Uber, dan Grab (Grab Car), sepakat mengeluarkan pernyataan bersama.

Pernyataan itu berisi bagian-bagian mana dari revisi tersebut yang diterima, dan mana yang memunculkan keberatan.

Keberatan penyedia layanan

Ada tiga poin yang memicu keberatan, karena dinilai bakal menghambat eksosistem bisnis transportasi berbasis aplikasi.

Poin pertama dalam keberatan ini adalah soal rencana penetapan kuota armada transportasi online. Dalam revisi disebutkan, penentuan kuota dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta untuk Jabodetabek.

“Kami berpendapat hal tersebut tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan berbasis teknologi. Kami percaya bahwa kuota jumlah kendaraan, baik pengguna aplikasi mobilitas maupun konvensional, tidak perlu dibatasi karena berpotensi menghadirkan iklim bisnis yang tidak kompetitif,” demikian disebutkan dalam surat bersama itu.

Poin kedua adalah keberatan mengenai adanya aturan tarif atas-bawah. Go-Jek, Grab, dan Uber sepakat menyatakan keberatan terhadap adanya pengaturan ini karena menganggap teknologi sudah cukup untuk memberi perhitungan harga yang akurat.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas