Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dituding Kapitalis

Belum lama ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi XI. Alih-alih memperbaiki perekonomian saat ini, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dituding Kapitalis
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI, di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/3/2016). Paket Kebijakan Ekonomi XI tersebut terdiri dari empat poin yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berorientasi Ekspor, Dana Investasi Real Estate (DIRE/REIT) yang diturunkan setengah dari tarif normal, Pengendalian Risiko untuk mempengaruhi waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan dengan membangun pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan atau Indonesia Single Risk Management (ISRM), dan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes). TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Ditulis oleh : PP KAMMI

TRIBUNNERS - Belum lama ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi XI. Alih-alih memperbaiki perekonomian saat ini, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memandang, justru ada bentuk kapitalisme terselubung dalam paket kebijakan tersebut.

Berkedok peningkatan kualitas daya saing dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM), pemerintah sebenarnya  membungkus kapitalisme dengan wajah baru.

"Dengan dalih mengembangkan potensi geopolitik dan geo-ekonomi nasional yang antara lain dilakukan dengan mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergitas, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan, pemerintah sudah memilih kata yang indah namun isinya anomali,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Aza El Munadiyan.

Aza menyebut salah satu contoh liberalisasi ekonomi itu adalah penanaman modal asing (PMA) dalam industri bahan baku obat. Padahal, menurutnya, komposisi PMA dalam industri obat sudah mencapai 85%.

“Apakah kebijakan ini bukan kebijakan kapitalis,” serunya.

Saat ini, lanjut Aza, dunia farmasi Indonesia telah mampu memproduksi 90% obat di dalam negeri. Namun, ironisnya 96% bahan bakunya masih impor, yaitu bahan baku obat aktif maupun eksipien.

Akibatnya, fluktuasi harga obat tinggi, ketergantungan terhadap negara lain sebagai produsen juga tinggi, sementara ketersediaan obat di Indonesia minim.

Aza menuturkan, Data Business Monitoring International terbaru terkait pangsa pasar obat di Indonesia sangat menggiurkan, dimana market value untuk bahan baku obat mencapai 30%.

Menghadapi realitas ragam dan jumlah yang besar dari penyakit rakyat Indonesia serta ketersediaan obat, pemerintah mencanangkan kemandirian obat.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas