Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Poempida: Menristekdikti Harus Segera Diganti

Politik adalah hak bagi semua Insan Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya karena masalah hukum.

Poempida: Menristekdikti Harus Segera Diganti
TribunSolo.com/Imam Saputro
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir 

PENULISDr. Poempida Hidayatulloh
Seorang Insinyur
Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra)

TRIBUNNERS - Menristek Sebut Insinyur yang Jadi Politikus Berarti Kesasar, inilah judul berita online yang saya baca hari ini.

Sungguh menyedihkan jika seorang Menteri mengalami gagal paham akan definisi politik.

Politik adalah hak bagi semua Insan Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya karena masalah hukum. Politik juga bukan suatu pekerjaan yang mempunyai jenjang karir tersendiri.

Politik adalah perhelatan mendapatkan kekuasaan di mana siapa pun yang berkuasa akan mampu memberikan makna tersendiri dalam melakukan perubahan dan pembangunan dalam tatanan kekuasaannya.

Sudah banyak Insinyur yang menunjukkan keberhasilan dalam politik.

Mulai dari Soekarno, Habibie dan bahkan Jokowi. Jadi kegagalan paham seorang menteri dalam menjabarkan makna Politik perlu menjadi sorotan apakah yang bersangkutan layak menjadi Menteri.

Banyaknya sarjana yang berkarir tidak sesuai ilmu yang digelutinya bukan saja terjadi di Indonesia. Tapi juga di manca negara, termasuk negara maju sekalipun.

Karena perbandingan jenis pekerjaan yang tersedia acap kali tidak berbanding lurus dengan jumlah kelulusan sarjana yang dihasilkan.

Seyogianya Kementerian Ristek dan Dikti melakukan pemetaan secara riil basis peluang pekerjaan yang tersedia sehubungan dengan bidang akademis, sehingga kemudian dapat dikorelasikan dengan perbaikan sistem kelulusan yang ada agar kemudian terjadi keseimbangan dan perbaikan kualitas kelulusan.

Menristekdikti tidak boleh menyalahkan individu-individu yang berubah haluan karirnya sehingga tidak sesuai dengan latar belakang akademinya.

Seyogianya Menristekdikti harus dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodasi basis kelulusan para sarjana/insinyur ini.

Sudah selayaknya Menristekdikti diganti oleh Presiden Jokowi.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas