Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Korupsi KTP Elektronik

Untuk Kasus Setya Novanto, IKA Unhas Jabodetabek Nilai Hukum Terkesan Dipermainkan

Sikap negarawan harusnya diperlihatkan oleh Ketua DPR Setya Novanto kepada rakyat Indonesia dan bisa memberi contoh bahwa hukum harus dihormati.

Untuk Kasus Setya Novanto, IKA Unhas Jabodetabek Nilai Hukum Terkesan Dipermainkan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sejumlah massa berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta terkait pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (13/11/2017). Demonstran mendesak KPK segera menangkap dan menahan Setya Novanto yang kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap negarawan harusnya diperlihatkan oleh Ketua DPR Setya Novanto kepada rakyat Indonesia dan bisa memberi contoh bahwa hukum harus dihormati.

Apalagi sosok Setnov adalah pimpinan wakil rakyat yang tidak sepatutnya berusaha menghindari dengan berbagai cara saat tersandung masalah.

"Kesannya hukum bisa dijadikan permainan dan hukum bisa diakali dengan banyak cara. Sangat tidak baik untuk pembelajaran hukum bagi masyarakat. Tidak layak dipertontonkan rakyat Indonesia," ujar Ketua Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas) Jabodetabek, Andi Razak Wawo dalam keterangannya ke Tribunnews.com, Selasa (14/11/2017).

Hal itu dikemukakan terkait kasus dugaan korupsi E-KTP dengan tersangka Ketua DPR, Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, Setnov yang pernah jadi tersangka sempat lolos setelah dimenangkan pada Praperadilan dan berkesan menghindari panggilan KPK dengan dalih sakit.

Baca: JK: Kenapa Novanto Uji Materi UU KPK Setelah Penetapan Tersangka

Kemudian dijadikan tersangka kembali dan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain, Setnov malah melakukan kunjungan ke konstituen dengan dalih tugas kenegaraan.

"Lucunya, untuk memeriksanya harus mendapat surat izin dari Presiden," ujar Andi Razak.

Andi Razak mengatakan, mangkirnya Setnov yang kali ketiga dari pemeriksaan KPK, Senin (13/11/2017) dengan dalih tugas kenegaraan lebih mengesankan akrobat politik.

Ternyata, katanya, Setnov sedang menemui konstituennya di masa reses yakni ke Kupang, Nusa Tenggara Timur.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas