Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Usulan Partai Golkar DKI Jakarta Terkait Revisi UU No 29/2007

Revisi UU ini sangat strategis dan vital tidak saja bagi masa depan pengelolaan pemerintahan provinsi DKI Jakarta tapi juga masa depan Indonesia

Usulan Partai Golkar DKI Jakarta Terkait Revisi UU No 29/2007
Tribunnews.com/ Rizal Bomatama
Ketua DPD Jakarta Partai Golkar, Fayakhun Andriadi. 

TRIBUNNERS - Pada tahun 2017 ini akan dilakukan Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI.

Revisi UU ini sangat strategis dan vital tidak saja bagi masa depan pengelolaan pemerintahan provinsi DKI Jakarta tapi juga masa depan Indonesia secara umum.

Partai Golkar DKI Jakarta sebagai pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta menyampaikan beberapa usulan fundamental berkaitan dengan UU No 29/2007 tersebut, sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta tidak lagi dipimpin oleh Gubernur / Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat DKI Jakarta melalui Pemilukada, tapi dipimpin oleh pejabat negara setingkat Menteri yang dipilih oleh PRESIDEN RI dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran:

a. Sebagai ibukota negara RI, maka kebijakan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta harus seiring sejalan dengan kebijakan Presiden RI, tidak boleh terjadi benturan kebijakan dalam semua hal, baik tata kelola pemerintahan, penataan kota, kebijakan ekonomi, sosial budaya, keamanan dan sebagainya.

b. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta membutuhkan stabilitas politik dan ekonomi yang terjamin dan berkelanjutan. Hal tersebut akan lebih mudah diwujudkan ketika kebijakan kepala pemerintahan Provinsi DKI Jakarta seiring sejalan dengan kebijakan kepala negara.

c. Tidak ada lagi pelaksanaan pemilihan langsung kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang nota bene mempunyai cost (biaya) dan resiko yang begitu besar baik secara politik, ekonomi, keamanan, maupun terhadap masa depan persatuan dan kesatuan bangsa secara umum.

2. Sebagai konsekuensi logis dari poin 1, maka Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggota legislative di tingkat Provinsi. DPRD Provinsi DKI Jakarta dihapuskan.

Pengawasan terhadap kerja dan kinerja kepala pemerintahan DKI Jakarta selanjutnya dilakukan oleh anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Dapil Provinsi DKI Jakarta.

Sementara terkait politik anggaran, maka penganggaran Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian integral dalam kebijakan anggaran pemerintahan Pusat (APBN).

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas