Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Penunjukan Ketua DPR Ditunda, Airlangga Dinilai Langgar Aturan

Setya Novanto (SN) secara resmi mengundurkan diri pada 6 Desember 2017 dan telah diterima oleh pimpinan DPR.

Penunjukan Ketua DPR Ditunda, Airlangga Dinilai Langgar Aturan
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto saat menyerahkan Surat Keputusan penetapan kepada sejumlah bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang terjun di ajang Pilkada Serentak 2018 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2018). Calon yang menerima SK penetapan dari DPP Golkar, yakni pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeck Shah di Pilgub Sumatera Utara, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar, pasangan Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahar Mudzakkar di Pilgub Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pasangan Bima Aria-Dedie A. Rachim di Pilwalkot Bogor, pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya-I Ketur Sukerta di Pulgub Bali, pasangan Alex Nurdin-Giri Amanda di Pilgub Sumatera Selatan, pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal di Pilgub Papua, serta pasangan Nyono Suharli-Subaidi Muchtar di Pilbup Jombang. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setya Novanto (SN) secara resmi mengundurkan diri pada 6 Desember 2017 dan telah diterima oleh pimpinan DPR.

Surat tersebut disertai dengan materai dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

Sayangnya, dalam surat pengunduran diri SN, ia juga menunjuk Azis Syamsuddin sebagai penggantinya yang secara aturan melanggar ketentuan aturan perundang-undangan maupun peraturan internal partai.

Sebanyak 50 orang anggota fraksi Partai Golkar menolak keputusan SN dan akhirnya dibatalkan oleh Bamus DPR.

Baca: Golkar Rugi Bila Tak Segera Tunjuk Ketua DPR Baru

Hasil Munaslub Partai Golkar menetapkan Airlangga Hartarto (AH) sebagai Ketua Umum Partai Golkar sebagai formatur tunggal untuk menyusun, merevitalisasi dan merestrukturisasi kepengurusan baru (20/12/2017).

Waktu yang diberikan Munaslub selama satu bulan.

Perhari ini, AH sudah menjalani 21 hari sebagai Formatur/Ketua Umum terpilih sisa 9 hari yang tersedia untuk segera menetapkan komposisi kepengurusan baru sesuai mandat Munaslub.

Jika lewat 9 hari yang tersedia, AH dapat dinilai melanggar AD/ART partai karena tidak menjalankan hasil munaslub dan dapat berisiko mandat formatur tunggal dapat ditarik atau dipersoalkan oleh peserta munaslub.

Secara keorganisasian, saat ini Partai Golkar praktis hanya dikendalikan seorang diri oleh AH sebagai formatur tunggal karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) belum terbentuk dan kepengurusan lama (DPP) telah demisioner.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Ferdinand Waskita
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas