Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Eks-Koruptor Vs KPU, Siapa Menang?

KPU pun siap meladeni. Begitu pun Mahkamah Agung (MA) yang siap menyidangkan judicial review (uji materi) perkara itu.

Eks-Koruptor Vs KPU, Siapa Menang?
Ist/Tribunnews.com
Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H., Praktisi Hukum dan Pengamat Politik.

Oleh: Dr. Anwar Budiman, S.H., M.H.

TRIBUNNEWS.COM - Eks-koruptor ramai-ramai menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019.

KPU pun siap meladeni. Begitu pun Mahkamah Agung (MA) yang siap menyidangkan judicial review (uji materi) perkara itu.

Larangan eks-koruptor nyaleg tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20/2018 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, Sabtu (30/6/2018), dan diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa (3/7/2018). Selain mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba dan mantan pelaku kejahatan seksual anak (pedofilia) juga dilarang menjadi caleg.

Adapun mereka yang mengajukan judicial review adalah M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta; mantan anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati (PAN), Patrice Rio Capella (Partai Nasdem), Al Amin Nasution (PPP), Sarjan Tahir (Partai Demokrat); dan mantan pegawai Kementerian Perhubungan Darmawati Dareho. Kecuali Patrice Rio Capella, semuanya maju sebagai caleg Pemilu 2019. Mereka berdalih, PKPU No. 20/2018 melanggar Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan juga hak asasi manusia (HAM).

Benarkah larangan nyaleg bagi eks-koruptor melanggar HAM? Korupsi sebagaimana penyalahgunaan narkoba dan terorisme adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi juga menimbulkan dampak negatif yang luar biasa pula. Sebab itu, wajar bila HAM eks-koruptor dibatasi. HAM eks-koruptor berbatasan dengan HAM warga negara lain yang dirugikan akibat korupsi.

Apakah MA berwenang mengadili perkara uji materi PKPU No. 20/2018? Sepanjang sebuah aturan berada di bawah UU, seperti PKPU, maka menjadi kewenangan MA untuk mengadilinya. Salah satu kewenangan MA dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, hal mana juga disebut dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Mengapa tidak ke MK? MK hanya mengadili perkara UU yang bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945), sehingga MA bisa segera memproses uji materi atas PKPU No. 20 Tahun 2018.

Pokok permasalahan yang diajukan untuk uji materi di MA, berbeda dengan persoalan yang saat ini sedang menjalani proses uji materi di MK. Sesuai aturan, jika ada pasal yang sama, dan perkara sama yang diuji materi di MK, kemudian pasal dan perkara itu juga diuji materi di MA, maka MA harus menghentikan sementara proses uji materinya. Tetapi, kalau pasal dan perkaranya berbeda, uji materi di MA harus tetap berlanjut.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas