Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Blog Tribunners

Zonasi PPDB Tak Akan Berhasil JIka Tak Didukung Sistem Pendukung yang Baik

Zonasi PPDB yang diluncurkan Kemendikbud baru-baru ini direspon beragam oleh masyarakat. Yang paling di sorot adalah penyalahgunaan SKTM dan label sek

Zonasi PPDB Tak Akan Berhasil JIka Tak Didukung Sistem Pendukung yang Baik
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Orang tua mendampingi anaknya melakukan proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di SMA Negeri 20, Jalan Citarum, Kota Bandung, Selasa (10/7/2018). Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 tingkat SMA/SMK berakhir 10 Juli 2018. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Ditulis oleh Dosen UII Yogyakarta dan Mahasiswa PhD University of Southampton, UK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Zonasi PPDB yang diluncurkan Kemendikbud baru-baru ini direspon beragam oleh masyarakat. Yang paling di sorot adalah penyalahgunaan SKTM dan label sekolah favorit/non-favorit. Kejadian-kejadian yang bersifat negatif atas pemberlakuan zonasi ini menurut saya berakar kepada sistem yang belum teruji, khususnya tentang zonasi kualitas sekolah dan supporting sistem zonasi tersebut.

Mari kita lihat hal pertama, zonasi kualitas sekolah. Saya belum melihat bahwa kualitas sekolah yang menjadi zonasi dalam sistem PPDB ini adalah sama.

Umumnya dalam sistem pendidikan kita, sekolah favorit sangatlah mencolok dan jumlahnya sangatlah terbatas. Hal ini menjadi masalah karena para orang tua sangat berambisi untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang favorit ini.

Hal ini wajar karena dengan bersekolah di tempat yang berkualitas, diharapkan anak akan terdongkrak kualitasnya. Akan menjadi masalah jika jumlah kapasistas sekolah favorit sangat terbatas sementara jumlah pendaftar sangatlah banyak.

Jadi, masalah pertama dari sistem zonasi yang ada sekarang adalah tidak meratanya kualitas sekolah. Dengan kata lain, sekolah favorit lebih sedikit daripada peminat yang akan mendaftar.

Oleh karena itu, tugas pemerintah ke depan adalah memastikan bahwa semua sekolah zonasi dalam PPDB berkualitas sama alias semua sekolah adalah favorit. Kalaupun semua sekolah sudah sama kualitasnya, ternyata masih ada yang berpredikat best of the best, itu harus diterima. Minimal, bahwa semua sekolah yang ditawarkan sudah memenuhi kualifikasi sekolah berkualitas tinggi. Tinggal bagaimana sekolah bekerja keras untuk naik level the best.

Sistem zonasi ini tidak akan sukses jika tidak didukung oleh supporting sistem yang baik pula. Apa saja sistem pendukung yang harus disiapkan? Pertama, pemerintah, khususnya pemerintah Desa/Kelurahan, tidak sembarangan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Hal ini akan berjalan jika mental orang tua dan petugas desa/Kelurahan juga baik.

Artinya, orang tua sadar bahwa pemalsuan identitas dari mampu menjadi tidak mampu adalah dosa besar (karena berdusta) dan menjadi aib sosial. Demikian pula sebaliknya, petugas desa/kelurahan tidak sembarangan bisa menerbitkan SKTM meskipun di sogok dengan uang seberapapun juga. Namun hal ini tidak mudah karena akan sangat berpengaruh ke sistem yang lain, misalnya sudah layakkah gaji di level pemerintah desa/kelurahan? Jika belum, kesempatan untuk berkongkalingkong dengan orang tua akan semakin besar.

Kedua, harus ada sistem yang bisa mengadvokasi orang tua jika prosedur yang dilakukan sekolah keliru.

Artinya orang tua dapat mengadukan jika anaknya yang sudah memenuhi segala persyaratan tetapi ditolak oleh sekolah.

Boleh jadi sekolah melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan zonasi PPDB sehingga tim ini dapat menyatakan bahwa sekolah keliru dan pendaftar harus di terima disekolah tersebut. Demikian sebaliknya, jika orangt tua yang melakukan pelanggaran, maka anak akan diberikan sanksi berupa masuk daftar hitam untuk masuk ke sekolah tersebut bahkan jika diperlukan tidak diterima di semua sekolah di zona tersebut.

Ketiga, sistem pendaftaran yang mudah di akses, transfaran dan akuntabel. Artinya sistem memudahkan orang tua untuk memilih tiga sekolah di zona nya, memantau kuota, dan mendapatkan informasi terkini apakah anak bertahan atau terlempar dari satu sekolah ke sekolah lain. Pertemuan-pertemuan tatap muka dengan pihak-pihak terkait diminimalisir. Hal ini bertujuan untuk mencegah peluang terjadinya main mata antar okum baik orang tua dan petugas baik di tingkat sekolah, dan dinas pendidikan. Di atas itu semua, semua aturan main harus fair dan di taati bersama.

Intinya, sepanjang pemerintah tidak membangun sistem tangguh tetapi kebijakan instan yang rentan akan segala bentuk permainan yang tidak jujur maka sepanjang itu pula zonasi PPDB akan selalu bermasalah. Penerapan zonasi PPDB yang bertujuan mempermudah peran orang tua dalam proses pendidikan sangat diapresiasi. Tetapi menerapkan kebijakan tanpa memperkuat sistem ibarat membangun rumah laba-laba, rapuh dan mudah hancur.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Nizamuddin Sadiq
Editor: Samuel Febrianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas