Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Kecanduan Impor Pangan yang Mematikan

Sayangnya, uang itu justru mengalir ke petani negara lain karena impor yang ugal-ugalan,” kata ekonom senior Rizal Ramli, kepada wartawan

Kecanduan Impor Pangan yang Mematikan
ISTIMEWA
Edy Mulyadi

Dengan meminjam ucapan Rizal Ramli di awal tulisan ini, bahwa kalau uang impor produk pangan yang Rp24 triliun dipompakan ke dalam negeri, tentu perekonomian nasional jadi menggeliat.

Petani dan petambak garam bisa menikmati hasil panennya dengan harga yang bagus. Ini tentu akan berdampak pada meningkatnya daya beli. Jangan lupa, konsumsi masyarakat menyumbang sekitar 63% dari total pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan impor ugal-ugalan juga telah menyebabkan rakyat Indonesia membayar produk pangan jauh lebih mahal dibandingkan yang seharusnya. Pasalnya, sistem kuota impor telah melahirkan kartel dan mafia impor pangan.

Mereka inilah yang mendikte harga hingga meraup keuntungan jauh di atas batas wajar. Dengan keuntungan yang mencapai ratusan persen itulah, para mafia dan kartel impor pangan menyogok pejabat terkait sehingga bisnisnya bisa terus berlangsung.

Kalau pemerintah menghapus sistem kuota impor dan digantikan dengan sistem tarif, tentu praktik kartel dan mafia impor bisa ditekan sampai tahap minimal. Dengan begitu, petani dan petambak lokal terlindungi dari serbuan produk impor. Ujung-ujungnya harga produk pangan dapat lebih murah. Rakyat pun jadi happy.

Kebijakan impor seperti inilah yang diadukan Rizal Ramli dan para pengacaranya ke KPK. Pengaduan itu berbasis hasil laporan audit BPK tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor periode 2015 sampai semester pertama 2017. Hasil laporan audit itu menemukan sejumlah fakta hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Kecanduan impor

BPK menemukan sejumlah pelanggaran hukum oleh pihak-pihak terkait karena pelaksanaan impor tanpa melalui rekomendasi dari pihak terkait. Pelanggaran juga terjadi karena impor tidak sesuai persyaratan, tanpa berdasarkan rapat koordinasi atau tanpa analisis kebutuhan yang diperlukan.

“Kami melihat ada fenomena import addictive atau kecanduan impor yang dilakukan sejumlah oknum pejabat terkait. Orang-orang ini doyan impor, karena menguntungkan mereka dan mendapatkan manfaat dari perburuan rente. Modusnya, antara lain dengan menciptakan rekayasa kelangkaan atau artificial scarcity sehingga ada alasan untuk melakukan impor,” papar Rizal Ramli.

Menjadi petani di negeri ini memang memerlukan daya tahan dan kesabaran ekstra. Petani nyaris tidak mungkin kaya. Pokok pangkalnya, kebijakan produk pangan dari para pengelola negeri cenderung tidak berpihak kepada petani.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Rachmat Hidayat
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas