Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Menjerakan dan Memiskinkan Koruptor

Lambe sak tumang kari sak merang. Terbukti, masih banyak pejabat, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang terlibat korupsi.

Menjerakan dan Memiskinkan Koruptor
Ist/Tribunnews.com
Sumaryoto Padmodiningrat.

Meskipun kedudukan dan penerapan asas pembuktian terbalik ini dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) serta jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang telah diakui oleh Indonesia di dalam KUHAP maupun dunia internasional, namun demi tegaknya hukum dan berhasilnya pemberantasan korupsi serta sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan bagi masyarakat banyak, maka asas pembuktian terbalik ini dapat diterapkan.

Sejatinya, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas praduga tak bersalah.

Namun, ada ahli yang berpendapat, dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada JPU, tapi pada terdakwa. Beban pembuktian dialokasikan atas dasar 3P, yaitu policy, possession of evidence, dan probabilities (kebijakan, penguasaan bukti, dan probabilitas).

Jadi, pada dasarnya, pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada JPU, tetapi pada terdakwa.

Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37A ayat (3).

Tapi, yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan JPU tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime sebagaimana kejahatan narkotika dan terorisme, sehingga untuk melawannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula. Kalau dilawan dengan cara-cara biasa atau konvensional, jangan harap koruptor akan jera.

Drs H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Mantan Anggota DPR RI.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas