Hari Ini Pemerintah-DPR Bahas Pembatasan BBM Bersubsidi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan Komisi VII DPR RI, Senin (13/12/2010) akan bertemu untuk melakukan pembahasan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pembahasan ini adalah yang pertama kalinya pemerintah menyampaikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ke DPR. Dan direncanakan Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa direncanakan juga akan turut hadir.

Rapat kerja Komisi VII dan pemerintah ini, menurut Wakil Ketua Komisi VII dari FPDI-P, Effendi Simbolon bakal terbuka. "Kita harus terbuka, itu rapat kerja, rapat terbuka," ujarnya, di Jakarta, Sabtu (11/12/2010).

Hal ini, kata dia, bertujuan agar pembahasan dan hasil rapat nantinya objektif, jangan nanti itu menjadi salah tafsir di tengah publik. Dengan begitu, pembahasan ini dapat diketahui rakyat luas.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, mengusulkan pembahasan pembatasan BBM bersubsidi dibahas Senin, (13/12/2010) depan.

Sementara itu, terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Djaelani Soetomo mengatakan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sudah siap dijalankan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam waktu dekat ini.

"Artinya ini sudah siap untuk diterapkan di Jabodetabek," ujar Djaelani di Jakarta kemarin. Rencananya, penerapan kebijakan di Jabodetabek mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2011.

Sedangkan penerapan untuk wilayah Jawa dan Bali baru akan dimulai pada 1 Juli 2011, yang terlebih dahulu dikhususkan di wilayah perkotaan. Adapun wilayah pinggiran akan dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya, tahun 2012 pembatasan BBM bersubsidi mulai diterapkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian pada 2013, pembatasan BBM bersubsidi mulai diterapkan di Pulau Sulawesi.

"(Penerapan pembatasan BBM bersubsidi di) Indonesia Timur masih susah untuk dilakukan. Karena depot yang berada di Indonesia Timur masih sedikit dan kecil. Lagipula, tingkat konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia Timur hanya sekitar 2 persen dari tingkat konsumsi nasional," ujarnya.