Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arus desakan agar pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan hanya datang dari dalam, tapi juga dari Word Bank.
Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjawab kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi masih belum akan dilakukan.
Menkeu menyatakan, sebetulnya harga BBM dalam ICP berada US$ 80 per barel.
Lebih lanjut Agus menyatakan bahwa mengenai opsi kenaikkan harga BBM bersubsidi memang ada dalam pemikiran pemerintah. Ini juga, menurutnya, dimungkinkan dalam Undang-undang APBN, bhwa pemerintah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi.
Tapi, dia menegaskan, menaikan harga BBM bersubsidi secara ekonomi merupakan satu sisi. Dan itu masih harus dipikirkan juga aspek-aspek lainnya.
"Jadi pemerintah mengkaji hal itu, dalam waktu dekat belum memutuskan menaikan harga BBM," tegas Menkeu menjawab.
Namun, menurutnya, pengendalian BBM bersubdi harus dilakukan dengan efektif. Kalau tidak dilakukan pengendalian, maka Kuota volume yang dianggarkan bisa terlewati.
"Yang ingin saya sampaikan kita melihat BBM dan listrik adalah komponen yang perlu kita waspadai. Tapi kita belum memikirkan saat ini untuk melakukan penyesuaian harga BBM," tegas Agus Marto.
Waktu naik tepat kapan? "Itu akan jadi aspek yang akan kita monitor. Yang kita lakukan sekarang ini, utamanya lebih pada pengendalian agar BBM sesuai dengan anggarannya," urainya.
Sebelumnya, Bank Dunia kembali meminta pemerintah Indonesia untuk segera menaikkan harga BBM subsidi ke harga pasar.
"Secara konkret langkah yang harus diambil adalah menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar," kata Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Shubham Chaudhuri dalam diskusi perkembangan triwulan perekonomian Indonesia, di Jakarta, Selasa (28/6/2011).
Tingginya harga minyak dunia yang menembus lebih dari US$ 100 per barel sudah seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM bersubsidinya.
"Karena dengan meningkatkan (harga BBM) itu, maka subsidi BBM bisa beralih ke infrastruktur dan subsidi langsung masyarakat miskin. Infrastruktur pun khususnya public transportation bisa ditingkatkan untuk mengatasi macet," katanya.