Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agar APBN tidak jebol karena pemberlakukan subsidi BBM, pemerintah memilih beberapa opsi untuk menekan angka subsidi.
Salah satu pilihan pemerintah adalah mengkonversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, pemerintah lambat melaksanakan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
Alasan Hipmi mengatakan itu karena infrastruktur dan pendataan siapa yang berhak mendapatkan subsidi BBM belum siap.
"Katanya yang berhak dapat subsidi plat kuning (kendaraan umum). Itu tahunya pakai apa? Pendataan? Sistemnya RFID, reader, untuk plat kuning?" ujar Ketua IV Hipmi Bidang Energi dan Pertambangan, Reza Rajasa, Selasa (14/2/2012).
Dibandingkan negara lain yang sudah berhasil melakukan pendataan, Hipmi menilai belum melakukan sosialisasi apapun. Sosialisasi penting untuk memberikan edukasi atau pengetahuan kepada pengguna kendaraan terkait penggunaan bahan bakar gas.
Hipmi pun menyarankan kalau pemerintah membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkan infrastrukturnya.
"Di Singapura sudah, di kita belum, ini proses. Menurut saya mana yang prosesnya lebih cepat untuk 1 April. Pemerintah butuh banyak waktu untuk itu (konversi BBM ke BBG)," ungkap Reza Rajasa.
Dalam peraturan Pemda yang baru, setiap SPBU harus menyiapkan SPBG saat pembatasan subsidi BBM dilaksanakan. Hipmi pun siap membantu untuk mengembangkan SPBG yang ada nanti.
"Sekarang di Jakarta dan sekitarnya ada 19 SPBU yang bisa dikelola, 10 sudah siap tapi 9 lagi belum. Kami dari Hipmi siap membantu dengan mensinergikan dengan kebutuhan pemerintah," ungkap Reza Rajasa.