Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengatakan terdapat perbedaan pendapat di Sekretariat Gabungan Koalisi mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
"Masih ada kicauan-kicauan kecil tapi muaranya ntar samalah itu," ungkap Bhatoegana, kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
"Beda dikit", jelasnya, menanggapi pertanyaan apakah kicauan dalam artian tidak setuju.
Lebih jauh, ditegaskannya, akhirnya Setgab koalisi satu suara bahwa setuju rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.
"Ya sama-sama ikut rencana Pemerintah utk mengajukan perubahan Undang-Undang APBN-Perubahan 2012 agar harga disesuaikan," ia mengatakan.
Senada dengan itu, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan di tataran Sekretariat Gabungan Koalisi kenaikan BBM sudah disepakati.
"Kalau memang harus menaikkan opsinya kami ingin cenderung membantu menjelaskan kepada publik,"ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Rabu(29/2/2012).
Sebagaimana diketahui, kemarin Pemerintah melalui Menteri ESDM, Jero Wacik mengusulkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Rp 1500 per liter.
Satu anggota Setgab Koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diusulkan pemerintah.
"Fraksi PKS masih bertahan, menolak kenaikan BBM. Inikan masalah manajemen fiskal pemeintah. Ini cara mengalihkan beban dari rakyat, ini bisa diantisipasi 2 tahun lalu, sekarang mau dialihkan beban ke rakyat," ujar Wakil Sekjen PKS, Anis Matta di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Usulan kenaikan BBM tersebut sebenarnya, kata Anis, sudah bisa diprediksi lama sebelumnya dua tahun terakhir ini, tapi pemerintah tidak mau. "Kalau mau melakukan itu, sekarang kompensasi hanya BLKT dan BLT kampanye tidak seimbang juga," jelasnya.