Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sampai saat ini masih ada 5000 wilayah pertambangan di berbagai daerah yang belum memenuhi standard Clear and Clean (CNC) atau pembebasan lahan. Kalau CNC belum selesai, maka Pemerintah Pusat tidak akan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Selama itu belum CNC belum ada tambahan IUP baru,"ujar Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, Jum'at (31/8/2012)
Thamrin Sihite menjelaskan di dalam UU Minerba harus ada wilayah pertambangannya terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat CNC. Tujuannya agar tidak ada saling yang mengklaim antara Pemda di daerah dengan pihak asing.
"Bisa-bisa nanti keputusannya kalau memang itu tumpang tindihnya sampai gontok-gontokkan para gubernur atau bupati tidak ada keputusan,"jelas Thamrin Sihite.
Jika masalah CNC dan IUP belum bisa selesai dengan cepat, Thamrin Sihite mengancam kalau pihaknya yang akan mengambil alih."Mungkin bisa juga keputusanya nanti diambil alih oleh pusat atau depdagri. Ini kan kewenangan Depdagri,"ungkap Thamrin. (*)
BACA JUGA: