Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perum Bulog telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras tahun depan takkan naik. HPP beras di tingkat petani akan tetap Rp 6.600 per kilogram (kg). Namun, DPR menilai keputusan itu terlalu terburu-buru, tanpa menimbang kondisi yang terjadi sekarang.
Anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo mengatakan, harusnya Bulog melihat dulu harga pasar yang akan berkembang tahun depan.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, harga beras di pasaran pada tingkat petani kini sudah Rp 7.000 per kg. Dengan fakta tersebut, Siswono khawatir bahwa banyak petani yang tidak tertarik menjual beras pada pemerintah.
"Kita ambil contoh India. Di sana pemerintah membeli beras petani 5% dari harga pasar sehingga petani berbondong-bondong menjual beras kepada pemerintah. Jadi, ada kekhawatiran bahwa tak ada petani yang mau menjual berasnya semurah itu," kata Siswono, Senin (10/9).
Hal ini dapat berdampak negatif bagi Bulog. Pembelian bisa jadi bakal menyusut. Alhasil, gudang beras Bulog menjadi kosong dan menjadi dalil pembenaran untuk mengimpor beras. "Sebisa mungkin harus dihindari cerita-cerita semacam ini," jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa penentuan HPP ini juga harus melihat kemungkinan harga lainnya yang terkait. Misalnya, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belum tentu tetap.
Ia bilang harga BBM ini menentukan biaya produksi pertanian. Ambil contoh, biaya olah tanah yang per hektarenya bisa Rp 500.000-Rp 600.000. Belum lagi kalau subsidi pupuk dikurangi dan harganya naik, jelas hal ini akan merugikan petani. "Bulog terkesan gegabah soal penetapan HPP ini," katanya.
Sekedar informasi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Direktur Utama Bulog Sutarto Ali Moeso mengatakan bahwa HPP beras untuk tahun anggaran 2013 tidak akan dinaikkan. Menurutnya HPP tersebut dapat menjadi patokan untuk menentukan harga pasar secara keseluruhan. (*)
BACA JUGA: