Baca tanpa iklan
Untuk itu diperlukan upaya bersama dalam peningkatan peran dan optimalisasi kinerja pemerintah bersama para pemangku kepentingan bidang perumahan di Indonesia. "Pembangunan perumahan memerlukan dukungan para pelaku, pemerhati, akademisi dan sektor dunia usaha untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan," katanya.
"Saya juga berharap lembaga penelitian dan akademisi di Indonesia bisa berkontribusi lebih melalui upaya mewujudkan inovasi baru dalam pembangunan rumah. Pihak swasta juga bisa berpartisipasi melalui pengalokasian dana CSR untuk mendukung pendanaan pembangunan rumah MBR," tandasnya, saat memberikan sambutan pada kegiatan Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2012 di Kantor Kemenpera, Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Pada kesempatan tersebut, Menpera Djan Faridz juga mengingatkan, melalui Momentum peringatan Hapernas seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk menyatukan harapan dan langkah bersama dalam upaya meningkatkan pembangunan perumahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Kita harus melaksanakan bersama-sama amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun Susun sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya," tandasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pasalnya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional.
"Program perumahan dan kawasan permukiman berperan penting dalam sistem perekonomian nasional terkait dengan multiplier effect yang dapat diciptakan, baik terhadap penciptaan lapangan kerja maupun terhadap pendapatan nasional yang ditimbulkan oleh setiap investasi yang dilakukan di sektor perumahan," ujarnya.
Karenanya, lagi dia mengajak seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan iklim yang kondusif di sektor pembangunan perumahan di Indonesia.
Sebab, untuk menciptakan rumah yang layak huni dan harga yang terjangkau serta lingkungan yang sehat, aman dan harmonis tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah tapi juga memerlukan peran aktif para mitra kerja dan masyarakat umum. (*)