Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Ada pergeseran pola hambatan investasi di Indonesia. Hambatan yang tadinya berkisar kepada persoalan korupsi, kini telah bergeser kepada permasalahan birokrasi.
Chairul Tanjung, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), mengatakan, adanya perubahan yang luar biasa dalam investasi. "Hambatan investasi yang tadinya korupsi, infrastruktur, dan birokrasi, kini telah bergeser menjadi birokrasi, infrastruktur dan korupsi," katanya di Jakarta, (06/11/2012).
Hambatan birokrasi adalah hambatan perizinan. Di beberapa daerah investasi terhambat karena perizinan yang bertele-tele baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Ia mengatakan masalahnya adalah adanya ekspetasi pelaku ekonomi yang berbeda.
Seperti misalnya, masalah birokrasi yang menghinggapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Banyak pemerintah pusat yang tidak dianggap pemerintah di bawahnya, sehingga masalahnya bukan hanya regulasi, tetapi masalah prinsip investasi belaka.
Ia menyebutkan beberapa contoh, seperti banyak hutan yang dikonversi dari perkebunan dan pertanian justru menimbulkan konflik interest. Padahal izin lokasinya sudah dikeluarkan. "Ini yang kerap dialami menteri kehutanan dan ini yang akan dialami di DPR," katanya.
Ia mengatakan MP3EI menjadi hal penting untuk melakukan perubahan itu. Selama dilakukan dengan baik, maka MP3EI bisa menghasilkan single one policy yang tertata dengan baik.
Ia menilai pemerintahan belum melakukan akselerasi dengan baik. Terbukti dari 67 sampai dengan 98 persen PDB masih berpusat kepada pulau Jawa.
Ia berharap konsep MP3EI bisa menjalankan transformasi baik yang sifatnya non fisik ( information technology) dan fisik dengan menggunakan prinsip pembangunan yang sesuai dengan karakteristik provinsi dan kabupaten di indonesia. (*)
BACA JUGA: