Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengaku tidak khawatir dengan aturan minimum kredit sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 20 persen yang ditetapkan BI dalam aturan Multiple License yang diterapkan pada tahun depan.
Direktur Keuangan BRI Ahmad Baiquni mengatakan, dengan penambahan cabang baru, teras, KCP (kantor cabang pembantu) diharapkan bisa menjaring labih banyak nasabah UMKM. "Kami juga merekrut SDM khusus untuk melayani mikro," katanya di Jakarta, (28/11/2012)
Ia mengaku Potensi UMKM di Indonesia kurang lebih masih ada sekitar 50 juta. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 240 juta.
"Dari 50 juta itu, 45 juta usaha mikro dan yang sudah punya akses bank itu baru 30 persen, sisanya itu unbank. Kalau kita bicara dalam kurun waktu 5 tahun, saya rasa tidak mengalami hambatan, apalagi BRI punya keunggulan di bidang itu," katanya dalam Investor Summit 2012 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Selain itu,mengaku tidak keberatan mencantumkan suku bunga dasar kreditnya (SBDK) untuk (UMKM). Ia mengatakan, pencantuman SBDK untuk UMKM akan menjadikan perbankan lebih transparan.
"Sebenarnya kalau kita bicara publikasi SBDK sudah bukan baru. Dampaknya memang kecenderungan nasbah akan mendapatkan info yang lebih banyak," katanya.
Hal ini, kata Baiquni menguntungkan karena nasabah bisa melihat secara langsung besaran bunga UMKM yang berlaku di BRI. "Dengan adanya ini, bagi BRI berharap menjadi peluang bagi kita, bunganya semakin kompetitif. Nasbah jadi tahu bunga kita paling rendah," katanya. (*)
BACA JUGA: