Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurangnya komitmen melaksanakan amanat kebijakan energi nasional serta minimnya energi terbarukan (EBT) menyebabkan kebijakan energi nasional meleset.
target tahun 2011 energi terbarukan hanya mencapai hanya 5 persen dari target 2025 sebesar 17 persen. Kondisi ini diperparah dengan masalah keekonomian, misalnya investor kurang berminat membangun PLT panas bumi karena nilai keekonomian karena harga listrik jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah sebesar US 7 sen per KwH.
"Baru tahun lalu pemerintah menyetujui harga sebesar US 9,7 sen per KWH. Demikian juga keekonomian EBT lainnya lebih dari US 7 sen/KWH," tutur Sutaryo Supadi, dari Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) di Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Kendala lain adalah konsumsi BBM yang semakin meningkat dimana menurut Perpres seharusnya semakin menurun, sementara kebijakan BBM maju mundur. Dengan terus diberlakukannya kebijakan subsidi BBM maka EBT tidak dapat berkembang.
"Munculnya masalah perizinan antara pusat dan daerah serta crash program PLTU 1000 MW yang notabene tidak termasuk di dalam KEN serta kurangnya pembangunan infrastruktur ekonomi," tuturnya.
Saat ini hanya satu gebrakan pemerintah berhasil memperbaiki keadaan sektor energi yaitu peralihan dari minyak tanah ke gas LPG.
Ditambahkannya, pengalihan pasokan energi primer dari tujuan luar negeri ke konsumen dalam negeri mengalami kendala hukum karena kesepakatan di masa lalu dicapai berdasaekan kontrak jangka panjang.
Sutarjo mendesak perlunya komitmen jangka panjang, pentingnya koordinasi pengelolaan energi yang terintegrasi, penghapusan subsidi energi secara bertahap dan masuknyua jenis energi ke dalam energi mix serta keputusan untuk memanfaatkan energi nuklir. (Eko Sutriyanto)
BACA JUGA: