Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa ada dua opsi pendanaan untuk proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Opsi tersebut yaitu menggunakan dana APBN dan dana BUMN juga pemrakarsa.
"Pendanaan ini yang belum diputuskan apakah memakai dana APBN atau dibangun oleh BUMN dan pemrakarsa," kata Hatta, Jumat (12/7/2013).
Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, Artha Graha Network akhirnya mengantongi restu dari pemerintah untuk menyusun studi kelayakan tentang pengembangan kawasan dan infrastruktur Selat Sunda.
Korporasi milik Tomy Winata itu juga mendapatkan jaminan konsesi berupa hak pengelolaan kawasan di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.
Hal itu dipastikan setelah Hatta menggelar rapat koordinasi tertutup di Jakarta, Kamis (11/7/2013). Hadir antara lain Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.
Hatta menyebutkan dua keputusan penting yang prinsipnya adalah menguatkan substansi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
Substansi pertama, pembangunan ditetapkan menggunakan konsep pengembangan kawasan. Itu berarti, Jembatan Selat Sunda merupakan salah satu bagian dari proyek. Investor pembangun Jembatan Selat Sunda akan mendapatkan konsesi berupa hak pengelolaan 6-8 kawasan di Banten dan Lampung.
Substansi kedua, studi kelayakan tentang pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda dilakukan pihak pemrakarsa dengan menggandeng badan usaha milik negara. Pihak pemrakarsa tersebut adalah konsorsium Banten-Lampung, terdiri dari badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Banten, BUMD Provinsi Lampung, dan Artha Graha Network melalui PT Bangungraha Sejahtera Mulia serta Wiratman and Associates.
Hatta menuturkan, pemerintah belum dapat menjanjikan JSS dapat mulai dibangun. Tapi menurutnya, semangat dari daerah meminta agar groundbreaking bisa dilakukan pada 2014.
"Saya tidak bisa janjikan, tapi semangat daerah meminta agar 2014 bisa groundbreaking. Tapi ini tergantung keuangannya seperti apa," pungkasnya.