Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wapres Boediono mengajak para pimpinan instansi pemerintah dan pemerintah daerah menyelami perspektif akan dua arus situasi keuangan dunia. Yang pertama menyangkut melambatnya ekonomi dunia yang dialami oleh semua negara dan Indonesia terkena imbasnya. Artinya, Indonesia bukan satu-satunya yang mengalami perlambatan.
“Dulu ada yang komentar mengapa Indonesia tak dimasukkan sebagai bagian dari negara-negara berkembang dengan ekonomi yang sangat dinamis, Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Tapi saya bersikukuh, apalah artinya sebuah nama. Yang penting kita kerja, mengelola ekonomi dalam negeri. Kini bisa dilihat, negara-negara itu sama saja dengan yang lain dalam krisis seperti global ini,” kata Wapres dalam keterangan resmi yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Akibat melemahnya perekonomian dunia itu, dampak yang terasa secara langsung adalah anjloknya harga komoditas Indonesia dan membuat penerimaan dari ekspor menurun. Beberapa daerah di Nusantara yang bergantung pada komoditi utama juga ikut merasakan dampaknya. “Inilah realitas yang harus kita hadapi,” kata Wapres.
Arus kedua, lanjutnya, adalah mengetatnya ketersediaan pembiayaan dari luar. Likuiditas global mengetat membuat mata uang dollar Amerika Serikat kembali ke negaranya. Ini menimbulkan dampak luas bagi perekonomian suatu negara. “Ada perubahan kebijakan di negeri adikuasa sana, mereka membuat kebijakan moneter baru dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri. Akibatnya, dollar mulai bergelontor masuk ke dalam negeri mereka. Dengan naiknya kebutuhan akan dollar, baik untuk membayar impor dan lain sebagainya, maka di seluruh dunia harganya merangkak naik. Ini berimbas pada melemahnya mata uang dunia, termasuk Indonesia,” urai Wapres.
Jadi, Wapres melanjutkan, Rupiah bukan satu-satunya yang mengalami pelemahan di dunia melainkan juga Rupee India, Real Brazil, Won Korea Selatan, Lira Turki, Yen Jepang, Dollar Singapura, Ringgit Malaysia, Euro Eropa dan bahkan Dollar Australia.
“Jangan kita merumuskan problemnya ada di rupiah, bisa fatal. Rupiah lebih baik daripada Brazil dan Afrika Selatan,” kata Wapres.
Namun kewaspadaan tetap tidak boleh hilang mengingat dampak langsungnya adalah likuiditas berkurang, harga USD meningkat dan ekspor menurun. Untuk itu sejak pekan lalu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijaksanaan ekonomi yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah antara lain dalam bidang perpajakan, dorongan investasi dan mengganti impor bahan bakar minyak solar dengan biodiesel yang bisa membuat banyak penghematan.
Wapres mengingatkan bahwa pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini bukan hanya pemerintah pusat seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia tapi juga diwaspadai para pimpinan daerah seperti Gubernur dan Bupati. “Kami membutuhkan bantuan Anda-Anda semua,” kata Wapres.
Bagi instansi pemerintah yang menggunakan APBN, Wapres meminta agar alokasi anggaran benar-benar digunakan dengan seefisien mungkin, baik dari segi penyerapan maupun mutu kegiatan. Ia meminta agar sisa 97 hari tahun anggaran 2013 untuk digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung paket kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Wapres meminta agar para pimpinan daerah memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur atau investasi lain demi mendukung ekonomi rakyat.
Selain APBN, lanjut Wapres, ada satu instrumen lagi, yakni peraturan-peraturan. Dengan tegas Wapres meminta agar berbagai peraturan yang menghambat investasi agar ditinjau ulang dan dicabut.
“Suasana kita sekarang belum gawat, tapi membutuhkan kesiagaan. Karena itu, kalau uang tidak ada, maka gunakan kewenangan publik yang Anda punya. Jangan malah menghambat investasi. Tinjau ulang aturan-aturan daerah, kalau perlu cabut! Kurangi biaya-biaya yang membebani kegiatan ekonomi masyarakat, dunia usaha dan investor. Kurangi biaya uang dan waktu yang dikeluarkan untuk mengurus sekian banyak tandatangan. Kalau tidak begitu ya sama artinya kita tidak punya respon,” kata Wapres.
Wapres kembali menegaskan, situasi belum sampai “lampu merah.” Ini mengingat Indonesia masih bisa tumbuh 6%, yang hanya kalah oleh pertumbuhan Tiongkok. Namun Wapres meminta agar semua pihak tidak bersantai-santai karena kalau pertumbuhan anjlok sampai 2%, maka semua instansi dan pemerintah daerah ikut menanggung beban. Sebab, kalau pertumbuhan ekonomi sampai turun, pemerintah pusat akan memotong anggaran di kementerian - lembaga dan daerah.