Kebijakan Pemerintah Belum Mampu Turunkan Harga Kedelai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, M. Romahurmuziy menegaskan kebijakan pemerintah tentang kesepakatan harga beli perajin kepada importir sebesar Rp 8.490/kg pekan lalu belum berjalan.

Hal ini berdasarkan monitoring Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada para pengrajin tahu-tempe di Semanan, Kalideres, harga pembelian kedelai belum turun.

Apalagi, importir membatasi kuantitas pada jumlah yang sangat tidak memadai, bahkan untuk kebutuhan Primkopti DKI selama 1 bulan.

Selain itu dia tegaskan, Pemberian Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Bulog sebesar 100ribu ton juga sangat tidak sepadan dengan fungsi stabilisasi harga yang ditugaskan kepadanya.

"Untuk mampu menstabilisasi harga beras nasional, bulog menyerap beras dalam negeri 9-10% dari konsumsi nasional. Jika konsumsi kedelai DN 3juta ton, setidaknya 300rb ton harus diberikan SPInya kepad Bulog. Ini justru SPI terbesar diberikan kpd swasta yang nyata-nyata tidak mau menurunkan harga dan semata-mata berorientasi rente," ujar Romy sapaan politisi PPP ini, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Karena itu, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tata niaga yang ada agar harga kedelai segera dapat diturunkan.