Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan fiskal mendukung usaha logistik pelabuhan.
Sekretaris Jenderal ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, dalam sistem logistik nasional, selain kendala infrastruktur, masalah fiskal juga menjadi isu utama yang menghambat pertumbuhan logistik nasional khususnya di sektor kepelabuhanan.
"Fiskal kami nilai masih bermasalah, kemudian untuk suku bunga kita masih tinggi, belum bea masuk untuk unit kendaraan besar. Kami di ALFI akan mendorong itu," ujar Yukki, di Rakooordinasi Nasional ALFI, Jumat (22/11/2013).
Yukki memberi contoh untuk pajak kendaraan berat, pemerintah seharusnya tidak memberatkan pengusaha angkutan logistik yang berkaitan dengan pajak kendaraan. Yukki menjelaskan waktu 3 sampai 4 tahun pajak kendaraan disamakan selama delapan tahun tenornya.
"Di sisi lain, masalah spare part untuk kendaraan berat juga kena pajak. Masalah-masalah ini yang menyebabkan biaya logistik kita menjadi sangat tinggi," ungkap Yukki.
Di sisi lain, diperlukan peremajaan angkutan logistik melalui kebijakan fiskal sehingga mengurangi beban pengusaha angkutan logistik dari dan menuju pelabuhan.