Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Pemerintah Provinsi Aceh bakal mengundangkan Qanum Pertambangan , dengan terbitnya Qanum Pertambangan berarti pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara harus membayar pajak ganda kepada pemerintah. Upaya yang dilakukan Pemprov ini meresahkan pengusaha pertambangan batubara.
Salah satu isi qanun ini, mengatur dana kompensasi yang harus diberikan pengusaha tambang yang besarnya mulai dari 2,5 persen untuk batubara di bawah 5100 kalori per kilogram (kg) hingga sebesar 6,6 persen untuk batubara di atas 6100 kalori per kg.
Dana kompensasi itu jelas memberatkan pengusaha. Maklum, dengan terbitnya qanun tersebut, pengusaha harus setor dana ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah Aceh lebih dari 12 persen, termasuk di dalamnya dana corporate social responsibility (CSR) sebesar 1 sampai 2 persen.
Keberatan pengusaha itu tentu bisa dimaklumi. Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah mengharuskan pengusaha tambang batubara membayar royalti sebesar 5 persen .
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Aceh dalam Rancangan Qanun (Raqan) Pertambangan. Di Pasal 62 ayat (1) Raqan Pertambangan disebutkan, Pemerintah Aceh menetapkan dana kompensasi atas operasi produksi sumber daya mineral logam dan batubara pada pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi.
Sementara di ayat (4) disebutkan Besaran Dana Kompensasi atas operasi produksi Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dibagi masing-masing: (a) Pemerintah Aceh sebesar 40% ; (b) Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 40% ; dan (c)Pemerintah Kabupaten/Kota bukan penghasil sebesar 20%.
Di ayat (5) disebutkan Besaran Dana Kompensasi untuk Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada kecamatan penghasil. Kemudian ayat (6) Besaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk program/kegiatan.
Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini menjadi pengamat pertambangan Simon F Sembiring menilai, penerapan aturan di daerah terutama berkaitan dengan keuangan, tidak bisa lebih tinggi atau melebihi apa yang sudah ditetapkan di undang-undang maupun peraturan pemerintah.
“Perda itu tidak bisa melebihi angka yang sudah ditentukan di PP, misal yang sudah ditentukan royalti ditetapkan 5 persen, tidak bisa melebihi itu. Itu dasarnya,” tegas Simon, kepada wartawan akhir pekan
Ia mengingatkan, khusus minerba, termasuk pertambangan batubara, sudah diatur dalam UU Minerba sementara dalam urusan pajak sudah ada UU Pajak, UU PNBP. Jadi, setiap pungutan di daerah mengacu ke sana.
“Setiap aturan di daerah, harus disetujui dulu pemerintah pusat apalagi jika menyangkut keuangan. Saya tidak bisa bicara besaran angka dulu tapi dari substansinya begitu,” tegas Simon.
Alhasil, jika belum disetujui pemerintah pusat, maka setiap aturan di daerah yang berkaitan dengan keuangan tidak bisa dilaksanakan. Ia menyebut, selama ini produk turunan dari undang-undang memang selalu bermasalah, mulai dari sisi PP, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah.
“UU tidak pernah ada salah, selalu turunannya yang salah. Implementasi tingkat Permen, Perda. Soal yang ini juga belum tentu disetujui pemerintah pusat karena urusan pertambangan nanti akan dibahas Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, juga Menteri Keuangan. Kalau belum disetujui, perda itu tentu tidak sah,” katanya.