Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ahmad Sabran
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rencana peningkatan pajak progresif oleh Pemprov DKI dinilai tidak akan efektif mengurangi pertumbuhan kendaraan baru dan menekan kemacetan lalu lintas.
Pengamat Transportasi Darmaningtyas berpendapat, kebijakan pajak progresif hanya bersifat parsial dan tidak akan menyelesaikan masalah transportasi apapun.
"Percuma saja mau dinaikkan berapapun, kalau enam ruas jalan tol tetap dibangun, orang akan tetap beli mobil," ujar pria yang biasa disapa Tyas ini, Senin (4/8/2014).
Direktur Institut Studi Transportasi ini menjelaskan, kebijakan tarif progresif dan pembangunan enam ruas jalan tol adalah dua hal yang kontradiktif. Di satu pihak ingin membatasi kendaraan bermotor, namun di sisi lain merangsang pertumbuhan kendaraan bermotor.
"Jadi intinya Pemprov DKI hanya ingin mencari uang untuk APBD, bukan menekan kemacetan, berapa sih Rp 5 juta sampai Rp 10 juta, bagi orang bermobil itu sih kecil," tuturnya.
Ia mendesak Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama bisa membatalkan pembangunan enam ruas jalan tol.