Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat meminta publik tidak menekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Mereka memastikan era Pemerintahan SBY sudah empat kali menaikkan harga BBM bersubsidi,
"Kalau sekarang efektifitas 25 hari kerja terlalu singkat. Kalau misalnya mau melakukan kebijakan yang sangat strategis," kata Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).
Pohan mengatakan SBY selalu memastikan kenaikan harga BBM diikuti kompensasi untuk masyarakat yang terkena dampak langsung. Namun di sisa waktu kepempimpinannya saat ini, terlalu singkat untuk Presiden SBY menerapkan kebijakan kompensasi.
"SBY selalu memastikan ada kompensasi untuk masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM. Itu yang diberesi dulu. Kalau sudah diberesi baru menaikkan. Kalau feeling saya dalam waktu 25 hari itu terlalu singkat ada kenaikan BBM," imbuhnya.
Pohan juga meminta SBY tidak perlu ditekan untuk menaikkan harga BBM. Wakil Ketua Komisi I DPR itu menegaskan SBY sudah mengerti apa yang harus dilakukan mengenai persoalan BBM. "Tanpa harus diminta. Ini bukan masalah pembagian beban," tegasnya.