Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani menyatakan pelaku usaha UKM, nelayan dan petani menjadi pihak yang paling dirugikan atas kondisi kelangkaan BBM subsidi yang saat ini terjadi.
Franky menyoroti tiadanya kebijakan khusus yang menjamin akses BBM ke UKM, nelayan dan petani menjadikan mereka harus terkena imbas langsung kelangkaan BBM seperti konsumen biasa. Hal ini berbeda dengan industri besar yang dapat menjamin kebutuhan BBM nya melalui proses perjanjian bisnis (B 2 B).
"Petani mengolah tanah dan pengeringnya masih banyak menggunakan BBM. Mereka tidak bisa akses ke pom bensin krn ketentuan pembelian BBM tdk bisa gunakan jerigen. Begitu juga UMKM, industri-industri rumahan dan skala kecil -menengah harus membeli BBM ke pom bensin sementara industri menengah besar bisa melakukan kontrak pembelian dengan pertamina langsung, " ujar Franky ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Lebih lanjut Franky menambahkan kondisi kelangkaan ini telah berdampak kepada terjadinya pengurangan produksi, kenaikan biaya produksi dan kenaikan biaya distribusi. Sementara, menaikkan harga jual produk bukan pilihan mengingat daya beli masyarakat yang masih belum baik.
"Di beberapa daerah juga sudah muncul nelayan yang tidak bisa melaut," ujarnya.
Hampir setiap tahun, menurutnya persoalan kelangkaan BBM terjadi. Dan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak belajar dari masalah ini. Dalam kurun waktu itu, masyarakat, pelaku UKM, Nelayan dan petani menjadi korban kebijakan ekonomi pemerintahan SBY.
Kata dia, masalah dilapangan saat ini, lebih karena, ketidak-adaan BBM. Untuk itu Franky mengharapkan pemerintahan SBY dapat segera memberikan jaminan ketersediaan BBM untuk pelaku UKM, Nelayan dan petani, dengan cara, menaikkan harga BBM.
Untuk itu pula, agenda Pemerintahan Jokowi kedepan, Franky mengharapkan agar persoalan ini tidak berulang, pemerintahan Jokowi segera merealisasikan program pembentukan Bank UKM Tani dan Nelayan yg dapat dijadikan sarana kelembagaan yang dapat menjamin ketersediaan energi yang dibutuhkan.