Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menguak sumber-sumber pemborosan di RAPBN 2015. Salah satu yang paling heboh adalah anggaran rapat kementerian dan lembaga. Dalam setahun, anggaran rapat instansi menembus Rp 18,1 triliun.
Saat dikonfirmasi tentang rincian angka itu, Presiden terpilih Joko Widodo terkejut pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggarkan rapat kementerian sebesar Rp 18 triliun dalam Rancangan APBN 2015. Jokowi mengatakan, ia akan memangkas anggaran itu dan dialihkan untuk membiayai program prioritas.
"Hah? Masak segitu? Untuk rapat apa itu? Kok rapat bisa sampai Rp 18 triliun, ndak ngerti saya," ujar Jokowi, di Balaikota, Jakarta, Rabu (10/9/2014). "Rapat itu ndak usah makan minum pun juga bisa. Makanya saya mau nanya dulu, itu rapat apaan bisa sampai segitu?" sambung Jokowi.
Temuan lain Tim Transisi Jokowi-JK adalah biaya perjalanan dinas kementerian yang total kopral mencapai Rp 15,5 triliun. Yang ketiga adalah dana belanja IT. Meski tahun ini anggaran belanja IT terbilang jumbo yakni mencapai Rp 14 triliun. Keempat, pemborosan lain adalah belanja pegawai. Dalam nota keuangan RAPBN 2015, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk belanja pegawai mencapai Rp 263,9 triliun. Jika termasuk anggaran pegawai pemerintah daerah dan anggaran pendidikan daerah, jumlahnya super jumbo Rp 340 triliun.
Deputi tim transisi yang membidangi APBN Hasto Kristianto mengatakan, alokasi 'anggaran rapat' Rp 18 triliun itu dibagi untuk dua jenis rapat. Rapat dalam kota sebesar Rp 6,25 triliun dan rapat luar kota sebesar Rp 11,9 triliun. Selain anggaran rapat, lanjut Hasto, tim juga menemukan anggaran biaya perjalanan dinas pada RAPBN 2015 mencapai Rp 15,5 triliun.
Wajar saja Jokowi terkejut mendengar anggaran rapat sebesar Rp18 triliun itu. Bayangkan saja, anggaran Rp 18 triliun itu cukup untuk membiayai proyek Mass Rapid Transit (MRT) sekitar Rp16 triliun (rute utara-selatan). MRT Jakarta adalah proyek yang dibiayai oleh pemerintah melalui pinjaman pinjaman luar negeri Jepang/Japan International Cooperation Agency/JICA (Government to Government). Ini adalah salah satu upaya menyediakan transportasi massal bagi warga Jakarta menembus kemacetan lalu lintas. Kapasitas angkut MRT diharapkan mencapai sekitar 412 ribu penumpang per hari (tahun ketiga operasi dengan TOD dan TDM).
Biaya rapat dalam APBN 2015 itu juga setara dengan membangun tiga proyek Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang melintasi di atas Selat Madura. Jembatan itu sepanjang 5,4 km di atas laut dengan lebar jalan mencapai 30 meter. Proyek Jembatan Suramadu yang diresmikan Presiden SBY 10 Juni 2009 menelan biaya sekitar Rp4,5 triliun.
Anggaran rapat Rp 18 triliun juga lebih besar dibanding proyek jalur ganda (double track) kereta api Jakarta-Surabaya sepanjang 727 KM yang dituntaskan saat musim libur Lebaran tahun ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini mencapai RP10,78 triliun. Bukan hanya akan mendorong perpindahan transportasi massal saja, keberadaan jalur ganda ini diharapkan memudahkan industri mengirimkan barangnya. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas dari 64 kereta per hari menjadi 200 kereta per hari. (Tribunnews/ytz)