Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintah tengah menghitung ulang proyeksi subsidi BBM terkait turunnya harga minyak mentah kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago. Pemerintah yang ia maksud termasuk juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2014), hasil dari penghitungan dua lembaga itu akan disatukan, dan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun demikian penghitungan itu bukan lah prioritas utama saat ini. Kata dia yang tengah dilakukan pemerintah adalah mengkalkulasi jaring pengaman berbentuk tiga "kartu sakti," yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Kita mendahulukan social safety net (jaring pengaman sosial), kartu segala macam jalan dulu. jangan nanti bikin keputusan mengejutkan tapi masyarakat tidak disiapkan," katanya.
Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dianggarkan subsidi BBM dengan harga minyak sekitar 105 dolar AS per barel, namun beberapa pekan terakhir harga minyak justru turun hingga di bawah 100 dolar AS per barel.
Padahal pemerintahan Jokowi - JK tengah mewacanakan pengurangan subsidi BBM untuk mengamankan kas negara, namun turunnya harga minyak itu membuat beban pemerintah semakin ringan.
Andrinof mengakui pihaknya sudah merancang tiga sekenario terkait subsidi BBM. Namun ia enggan membeberkan apakah di salah satu sekenario itu terdapat sekenario kenaikkan BBM seperti yang kerap dituturkan Jokowi - JK.
"Itu semua masih dibahas," tandasnya.